DPR Dorong Satgas Antipremanisme Gerak Cepat Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas
Kamis, 08 Mei 2025 - 10:18 WIB
loading...
Ilustrasi premanisme. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdullah mendorong Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan bergerak cepat untuk menindak tegas preman berkedok ormas. Dia mendukung keputusan pemerintah membentuk satgas tersebut.
"Pembentukan Satgas Antipremanisme ini sesuai dengan usulan yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Tentu, kami apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberantas ormas preman," ujar Abdullah, Kamis (8/5/2025).
Dia berpendapat, pembentukan Satgas Antipremanisme ini memang sangat mendesak, karena banyak tindakan preman berkedok ormas yang meresahkan masyarakat dan pengusaha.
Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan
"Tindakan mereka tidak bisa dibiarkan. Harus ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Maka, pembentukan Satgas Antipremanisme merupakan langkah nyata untuk membersihkan aksi premanisme," ungkap Abduh, sapaan akrab Abdullah.
Abduh mendukung penuh Satgas Antipremanisme untuk memberantaskan aksi premanisme berkedok ormas. Di antaranya, aksi pemalakan, pemerasan, pemblokiran jalan, dan penyegelan pabrik.
Baca juga: TNI Sebar Intel Gali Informasi Preman Berkedok Ormas
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI itu meminta Satgas Antipremanisme untuk bergerak cepat dalam melaksanakan tugas. Satgas harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Tidak boleh ada aparat yang menjadi beking preman berkedok ormas.
Menurut dia, instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Antipremanisme harus solid dan betul-betul bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Tidak boleh ada ego sektoral, karena hal itu akan menghambat pelaksanaan tugas.
"Hilangkan ego sektor. Harus fokus pada tugas penindakan terhadap premanisme berkedok ormas. TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan lembaga lain yang tergabung dalam satgas harus bekerja sama dengan baik, " papar politikus kelahiran Jakarta itu.
Satgas Antipremanisme juga harus mengajak pemerintah daerah untuk memberantas preman. Khususnya, daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat operasinya preman berkedok ormas. Bagi pemerintah daerah yang belum membentuk satgas, bisa didorong untuk membentuk satgas.
"Jadi, satgas bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Satgas pemerintah pusat dan satgas daerah bisa bersinergi mengatasi masalah premanisme," beber Abduh.
Abduh menambahkan, saluran pengaduan harus dibuka di berbagai daerah, bukan hanya di pusat, sehingga masyarakat mudah untuk melaporkan kasus yang melibatkan ormas preman. "Kami mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan ke satgas, jika ada ormas preman yang berulah dan merugikan masyarakat," pungkasnya.
"Pembentukan Satgas Antipremanisme ini sesuai dengan usulan yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Tentu, kami apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberantas ormas preman," ujar Abdullah, Kamis (8/5/2025).
Dia berpendapat, pembentukan Satgas Antipremanisme ini memang sangat mendesak, karena banyak tindakan preman berkedok ormas yang meresahkan masyarakat dan pengusaha.
Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan
"Tindakan mereka tidak bisa dibiarkan. Harus ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Maka, pembentukan Satgas Antipremanisme merupakan langkah nyata untuk membersihkan aksi premanisme," ungkap Abduh, sapaan akrab Abdullah.
Abduh mendukung penuh Satgas Antipremanisme untuk memberantaskan aksi premanisme berkedok ormas. Di antaranya, aksi pemalakan, pemerasan, pemblokiran jalan, dan penyegelan pabrik.
Baca juga: TNI Sebar Intel Gali Informasi Preman Berkedok Ormas
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI itu meminta Satgas Antipremanisme untuk bergerak cepat dalam melaksanakan tugas. Satgas harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Tidak boleh ada aparat yang menjadi beking preman berkedok ormas.
Menurut dia, instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Antipremanisme harus solid dan betul-betul bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Tidak boleh ada ego sektoral, karena hal itu akan menghambat pelaksanaan tugas.
"Hilangkan ego sektor. Harus fokus pada tugas penindakan terhadap premanisme berkedok ormas. TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan lembaga lain yang tergabung dalam satgas harus bekerja sama dengan baik, " papar politikus kelahiran Jakarta itu.
Satgas Antipremanisme juga harus mengajak pemerintah daerah untuk memberantas preman. Khususnya, daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat operasinya preman berkedok ormas. Bagi pemerintah daerah yang belum membentuk satgas, bisa didorong untuk membentuk satgas.
"Jadi, satgas bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Satgas pemerintah pusat dan satgas daerah bisa bersinergi mengatasi masalah premanisme," beber Abduh.
Abduh menambahkan, saluran pengaduan harus dibuka di berbagai daerah, bukan hanya di pusat, sehingga masyarakat mudah untuk melaporkan kasus yang melibatkan ormas preman. "Kami mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan ke satgas, jika ada ormas preman yang berulah dan merugikan masyarakat," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
