Mutasi Rawan Intervensi, Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki
Senin, 05 Mei 2025 - 14:47 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh menyoroti soal batalnya mutasi tujuh perwira tinggi TNI. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyoroti pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI. Dia meminta proses rotasi prajurit tidak dilakukan karena adanya intervensi politik dari pihak luar. Petinggi TNI tak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda.
Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh mengatakan, dirinya cukup kaget ketika mutasi perwira tinggi dibatalkan hanya selang beberapa hari setelah ditetapkan. Tentu, hal itu tidak lazim dan menimbulkan tanya di tengah masyarakat.
"Akhirnya muncul banyak spekulasi dan anggapan dari masyarakat. Karena nggak biasanya mutasi dibatalkan setelah ditetapkan," beber Kang Oleh, Senin (5/5/2025).
Baca juga: Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Batal Dimutasi, Putra Try Sutrisno Itu Tetap Jadi Pangkogabwilhan I
Apalagi, kata Kang Oleh, mutasi itu dilakukan salah satunya kepada anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. Mutasi itu kemudian dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu ini tidak baik untuk TNI. Citra TNI jadi buruk, karena banyak masyarakat yang menduga adanya kepentingan politik dalam proses mutasi," papar legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.
Baca juga: Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Diduga Terkait Sikap Try Sutrisno yang Mendukung Pemakzulan Wapres
Kang Oleh mengatakan, jangan sampai ada intervensi politik dari luar dalam proses mutasi. Rotasi prajurit harus betul-betul dilakukan karena kepentingan organisasi TNI, agar kinerja lembaga semakin baik. Jadi, bukan karena permintaan orang lain.
Kang Oleh menegaskan prajurit TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda. Secara hirarki, petinggi TNI harus tunduk kepada presiden.
Jadi, petinggi TNI tidak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Yaitu, mengikuti perintah presiden, tapi di sisi lain juga mengikuti keinginan politik pihak lain. Petinggi TNI harus mengetahui siapa yang menjadi atasan mereka.
"Kepentingan politik dari luar jangan sampai merusak TNI. Ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi perwira tinggi TNI," beber Kang Oleh.
Untuk itu, Kang Oleh meminta agar pembatalan mutasi perwira tinggi menjadi pelajaran dan bahan evaluasi agar tidak terjadi persoalan yang sama. Mutasi harus betul-betul dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh mengatakan, dirinya cukup kaget ketika mutasi perwira tinggi dibatalkan hanya selang beberapa hari setelah ditetapkan. Tentu, hal itu tidak lazim dan menimbulkan tanya di tengah masyarakat.
"Akhirnya muncul banyak spekulasi dan anggapan dari masyarakat. Karena nggak biasanya mutasi dibatalkan setelah ditetapkan," beber Kang Oleh, Senin (5/5/2025).
Baca juga: Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Batal Dimutasi, Putra Try Sutrisno Itu Tetap Jadi Pangkogabwilhan I
Apalagi, kata Kang Oleh, mutasi itu dilakukan salah satunya kepada anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. Mutasi itu kemudian dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu ini tidak baik untuk TNI. Citra TNI jadi buruk, karena banyak masyarakat yang menduga adanya kepentingan politik dalam proses mutasi," papar legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.
Baca juga: Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Diduga Terkait Sikap Try Sutrisno yang Mendukung Pemakzulan Wapres
Kang Oleh mengatakan, jangan sampai ada intervensi politik dari luar dalam proses mutasi. Rotasi prajurit harus betul-betul dilakukan karena kepentingan organisasi TNI, agar kinerja lembaga semakin baik. Jadi, bukan karena permintaan orang lain.
Kang Oleh menegaskan prajurit TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda. Secara hirarki, petinggi TNI harus tunduk kepada presiden.
Jadi, petinggi TNI tidak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Yaitu, mengikuti perintah presiden, tapi di sisi lain juga mengikuti keinginan politik pihak lain. Petinggi TNI harus mengetahui siapa yang menjadi atasan mereka.
"Kepentingan politik dari luar jangan sampai merusak TNI. Ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi perwira tinggi TNI," beber Kang Oleh.
Untuk itu, Kang Oleh meminta agar pembatalan mutasi perwira tinggi menjadi pelajaran dan bahan evaluasi agar tidak terjadi persoalan yang sama. Mutasi harus betul-betul dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
(cip)
Lihat Juga :
