Profesor Marsudi Dicopot dari Rektor Universitas Pancasila, Ada Apa?
Selasa, 29 April 2025 - 13:40 WIB
loading...
Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Foto: univpancasila.ac.id
A
A
A
JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Pencopotan itu diduga buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP berinisial ETH.
Pencopotan Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025. Pemberhentian tersebut berlaku pada Rabu, 30 April 2025.
Baca juga: Rektor UP Kembali Diperiksa Penyidik Polda Metro Buntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Marsudi mengatakan, pemberhentiannya dari Rektor UP diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ETH. Sebab, terjadi tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual, termasuk Marsudi.
Dia menduga pemberhentian itu juga berkaitan dengan penolakannya mengaktifkan kembali ETH sebagai dosen UP. Sesuai Statuta, seharusnya evaluasi menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan sehingga dia hingga kini belum dapat menerima evaluasi kinerja tersebut.
"Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan," ujar Marsudi, Selasa (29/4/2025).
"Kami sangat menyayangi UP, namun tampaknya ada oknum di yayasan yang bahkan sejak awal kasus ini dilaporkan selalu menghalangi. Kita semua tidak mau UP dirusak oleh oknum YPP-UP demi kepentingan pribadinya merusak masa depan UP dengan melakukan fitnah, disinformasi, serta intimidasi," ungkapnya.
Biro Komunikasi UP menyebutkan SK pemberhentian yang dikeluarkan yayasan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat UP, Wakil Rektor, Direktur, dan jajaran.
Saat ini, semua pimpinan di tingkat universitas tengah berkoordinasi secara intens menyikapi situasi tersebut.
"Dialog terbuka dan musyawarah inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Perlu disampaikan bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," ujar Biro Komunikasi UP.
Pencopotan Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025. Pemberhentian tersebut berlaku pada Rabu, 30 April 2025.
Baca juga: Rektor UP Kembali Diperiksa Penyidik Polda Metro Buntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Marsudi mengatakan, pemberhentiannya dari Rektor UP diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ETH. Sebab, terjadi tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual, termasuk Marsudi.
Dia menduga pemberhentian itu juga berkaitan dengan penolakannya mengaktifkan kembali ETH sebagai dosen UP. Sesuai Statuta, seharusnya evaluasi menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan sehingga dia hingga kini belum dapat menerima evaluasi kinerja tersebut.
"Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan," ujar Marsudi, Selasa (29/4/2025).
"Kami sangat menyayangi UP, namun tampaknya ada oknum di yayasan yang bahkan sejak awal kasus ini dilaporkan selalu menghalangi. Kita semua tidak mau UP dirusak oleh oknum YPP-UP demi kepentingan pribadinya merusak masa depan UP dengan melakukan fitnah, disinformasi, serta intimidasi," ungkapnya.
Biro Komunikasi UP menyebutkan SK pemberhentian yang dikeluarkan yayasan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat UP, Wakil Rektor, Direktur, dan jajaran.
Saat ini, semua pimpinan di tingkat universitas tengah berkoordinasi secara intens menyikapi situasi tersebut.
"Dialog terbuka dan musyawarah inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Perlu disampaikan bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," ujar Biro Komunikasi UP.
(jon)
Lihat Juga :
