9 Fakta Try Sutrisno, Sosok Jenderal Disegani di Era Soeharto yang Kini Tuntut Wapres Diganti

Try menjabat hingga tahun 1998 sebelum digantikan oleh BJ Habibie pada Sidang Umum MPR tahun yang sama.
Jabatan Wapres membuat Try Sutrisno memiliki posisi strategis dalam pemerintahan dan semakin menegaskan pengaruhnya di kancah nasional.

4. Dukungan Try Sutrisno dalam Tuntutan Purnawirawan TNI

Nama Try Sutrisno kembali mencuat ke permukaan seiring mencuatnya tuntutan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu penandatangan pernyataannya adalah Try Sutrisno, secara terbuka mengusulkan 8 tuntutan kepada pemerintah. Salah satu butir yang menjadi perhatian besar adalah desakan agar dilakukan pergantian Wakil Presiden oleh MPR.

Forum ini diikuti oleh sederet nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

5. Respons Presiden Prabowo atas Tuntutan Forum Purnawirawan

Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dengan sikap terbuka namun penuh kehati-hatian. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Wiranto selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Prabowo mengaku menghormati masukan para purnawirawan karena adanya kedekatan emosional serta nilai perjuangan yang sama.

“Presiden menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para Purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto.

Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan negara tidak bisa diambil secara spontan, melainkan harus mempertimbangkan berbagai sumber dan pandangan secara menyeluruh.

6. Isi Lengkap 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

Adapun 8 poin tuntutan yang didorong oleh Forum Purnawirawan, termasuk Try Sutrisno di dalamnya, adalah sebagai berikut:

1. Kembali ke UUD 1945 Asli: Meminta agar tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih: Dukungan diberikan terhadap Asta Cita, kecuali kelanjutan pembangunan IKN.

3. Penghentian Proyek Merugikan: Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus serupa yang dinilai menindas masyarakat serta merusak lingkungan.

4. Penghentian Tenaga Kerja Asing China: Menghentikan masuknya tenaga kerja asing China ke Indonesia dan memulangkan yang sudah ada.

5. Penertiban Pengelolaan Pertambangan: Menuntut penertiban tambang yang tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

6. Reshuffle Menteri Terkait Dugaan Korupsi: Menuntut reshuffle menteri yang diduga korupsi serta penindakan pejabat yang masih terikat kepentingan mantan Presiden ke-7.

7. Mengembalikan Fungsi Polri: Meminta Polri kembali pada fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri.