Kadin Gelar Halalbihalal dengan KKP, Bahas Tantangan Sektor Kelautan dan Perikanan
Sabtu, 19 April 2025 - 23:53 WIB
loading...
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar acara halalbihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar acara halalbihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain silaturahmi, acara ini juga jadi forum diskusi tentang tantangan dan masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.
Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tornanda Syaifullah.
Mulyadi Jayabaya menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
"Tentunya bukan hanya sekadar halalbihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Mulyadi dalam halalbihalal yang digelar di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025).
Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung. "Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," kata Yugi.
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," jelasnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. "Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. "Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," tegasnya.
Lebih lanjut, Yugi meyakini bahwa isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang. "Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," tandasnya.
Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.
"Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa," jelas Tornanda.
Merujuk pada data KKP, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional pada tahun 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 1,90 miliar dolar AS atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia pada 2024.
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%. AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan ASEAN 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tornanda Syaifullah.
Mulyadi Jayabaya menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
"Tentunya bukan hanya sekadar halalbihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Mulyadi dalam halalbihalal yang digelar di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025).
Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung. "Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," kata Yugi.
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," jelasnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. "Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. "Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," tegasnya.
Lebih lanjut, Yugi meyakini bahwa isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang. "Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," tandasnya.
Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.
"Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa," jelas Tornanda.
Merujuk pada data KKP, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional pada tahun 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 1,90 miliar dolar AS atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia pada 2024.
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%. AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan ASEAN 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
(zik)
Lihat Juga :
