DPR: Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia Langgar Konstitusi
loading...
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Foto/Dok SindoNews/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selain itu, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.
Hal ini dikatakan TB Hasanuddin merespons kabar permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/4/2025).
Baca juga: Australia Protes ke Indonesia Terkait Rusia Minta Gunakan Pangkalan Militer di Papua
Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif-bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.
“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.
Baca juga: Deretan Kombes Pol yang Masuk Daftar Mutasi Polri 13 April 2025
Untuk diketahui, menurut informasi media internasional yang dilansir Janes, Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Kolonel Frega Ferdinand Wenas menerangkan bahwa informasi Rusia meminta izin untuk menggunakan pangkalan udara di Papua adalah tidak benar alias hoaks. "Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," kata Frega Wenas melalui pesan singkatnya, Selasa (15/4/2025).
Kabar Rusia meminta izin untuk menggunakan pangkalan udara di Papua pertama kali muncul setelah adanya respons dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Anthony kemudian mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemerintah Indonesia.
Anthony mengaku mendapat informasi tersebut dari situs militer AS, Janes. Di mana, Janes melaporkan bahwa Jakarta telah menerima permintaan resmi dari Moskow, yang meminta izin bagi pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) untuk ditempatkan di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia, Papua.
Papua sendiri berjarak sekira 1.200 km di utara kota Darwin, Australia, tempat pasukan rotasi Korps Marinir Amerika Serikat (AS) ditempatkan selama enam bulan dalam setahun. Selain itu, pangkalan udara Australia juga sedang ditingkatkan untuk menampung pesawat pengebom AS yang berkunjung.
Hal ini dikatakan TB Hasanuddin merespons kabar permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/4/2025).
Baca juga: Australia Protes ke Indonesia Terkait Rusia Minta Gunakan Pangkalan Militer di Papua
Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif-bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.
“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.
Baca juga: Deretan Kombes Pol yang Masuk Daftar Mutasi Polri 13 April 2025
Untuk diketahui, menurut informasi media internasional yang dilansir Janes, Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Kemhan Tepis Kabar Rusia Ingin Gunakan Pangkalan Militer di Papua
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menepis kabar Rusia meminta izin untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara daerah Papua, Indonesia. Isu tersebut muncul dalam sebuah situs militer Amerika Serikat (AS) bernama Janes.Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Kolonel Frega Ferdinand Wenas menerangkan bahwa informasi Rusia meminta izin untuk menggunakan pangkalan udara di Papua adalah tidak benar alias hoaks. "Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," kata Frega Wenas melalui pesan singkatnya, Selasa (15/4/2025).
Kabar Rusia meminta izin untuk menggunakan pangkalan udara di Papua pertama kali muncul setelah adanya respons dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Anthony kemudian mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemerintah Indonesia.
Anthony mengaku mendapat informasi tersebut dari situs militer AS, Janes. Di mana, Janes melaporkan bahwa Jakarta telah menerima permintaan resmi dari Moskow, yang meminta izin bagi pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) untuk ditempatkan di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia, Papua.
Papua sendiri berjarak sekira 1.200 km di utara kota Darwin, Australia, tempat pasukan rotasi Korps Marinir Amerika Serikat (AS) ditempatkan selama enam bulan dalam setahun. Selain itu, pangkalan udara Australia juga sedang ditingkatkan untuk menampung pesawat pengebom AS yang berkunjung.
(rca)
Lihat Juga :
