Aktivis 98 Minta Aset Koruptor Segera Disita untuk Tambal Defisit Anggaran
Kamis, 13 Maret 2025 - 16:38 WIB
loading...
Pemerhati Ekonomi-Politik Arif Mirdjadja meminta agar aset-aset dan uang para koruptor disita pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerhati Ekonomi-Politik Arif Mirdjadja meminta agar aset-aset dan uang para koruptor disita pemerintah untuk menutup defisit anggaran . Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menutup defisit anggaran.
"Angka korupsi yang sangat fantastis mendekati Rp1.500 triliun harus segera di eksekusi dan bisa dipakai menambal defisit anggaran berjalan," ujarnya kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).
"Pemerintah harus segera melakukannya, agar defisit bisa tertutupi. Jangan sampai terjadi korupsi di atas korupsi, akhirnya uang korupsi malah raib di korupsi lagi oleh para oknum," sambungnya.
Baca juga: Awal Tahun, Sri Mulyani Umumkan APBN Sudah Tekor Rp31,2 Triliun
Arif mengaku tak mempersoalkan niat pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran yang dimaksudkan juga untuk menambal defisit anggaran. Namun, dia berharap, efesiensi tepat guna.
Sebab, menurut aktivis 98 ini, jika efisiensi tidak tepat guna, justru bisa berakibat memperlambat ekonomi dan menimbulkan tricle down effect yang jauh merugikan.
"Apalagi situasi ekonomi global yang sedang mengalami reaksi pasca perang dagang Amerika, pemerintah harus jeli melihat peluang dan main dengan langkah taktis sehingga justru menjadi windfall ekonomi bagi kita,” pungkasnya.
Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Sri menyebut defisit masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB, yaitu Rp616,2 triliun.
"Angka korupsi yang sangat fantastis mendekati Rp1.500 triliun harus segera di eksekusi dan bisa dipakai menambal defisit anggaran berjalan," ujarnya kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).
"Pemerintah harus segera melakukannya, agar defisit bisa tertutupi. Jangan sampai terjadi korupsi di atas korupsi, akhirnya uang korupsi malah raib di korupsi lagi oleh para oknum," sambungnya.
Baca juga: Awal Tahun, Sri Mulyani Umumkan APBN Sudah Tekor Rp31,2 Triliun
Arif mengaku tak mempersoalkan niat pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran yang dimaksudkan juga untuk menambal defisit anggaran. Namun, dia berharap, efesiensi tepat guna.
Sebab, menurut aktivis 98 ini, jika efisiensi tidak tepat guna, justru bisa berakibat memperlambat ekonomi dan menimbulkan tricle down effect yang jauh merugikan.
"Apalagi situasi ekonomi global yang sedang mengalami reaksi pasca perang dagang Amerika, pemerintah harus jeli melihat peluang dan main dengan langkah taktis sehingga justru menjadi windfall ekonomi bagi kita,” pungkasnya.
Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Sri menyebut defisit masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB, yaitu Rp616,2 triliun.
(rca)
Lihat Juga :
