Pemuda Muhammadiyah: Indonesia Harus Ajari India Kelola Perbedaan
Sabtu, 29 Februari 2020 - 16:14 WIB
Pemuda Muhammadiyah: Indonesia Harus Ajari India Kelola Perbedaan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin mengatakan, kekerasan atas nama agama yang terjadi di India hari-hari ini menambah daftar panjang konflik dengan sentimen agama di negara tersebut.
Artinya kata dia, kekerasan komunal bukan sebuah isu baru di India. (Baca juga: Pemahaman Masyarakat Indonesia terhadap Empat Pilar MPR Masih Rendah)
Dia mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama yang sangat tinggi. Karena itu, kata dia, konflik komunal di India sangat rentan terjadi.
"Tidak terkecuali kekerasan komunal antara masyarakat Hindu, yang merupakan agama mayoritas masyarakat India, dengan masyarakat Muslim. Populasi Muslim saat ini berjumlah sekitar 15% dari total populasi India dan menjadikannya sebagai kelompok minoritas terbesar di India," ujar Razikin dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (29/2/2020).
Dia menambahkan, konflik komunal yang melibatkan Muslim dan Hindu terjadi sejak tahun 1950 hingga sekarang, dan sudah menelan korban jiwa sekitar 2.000 orang.
"Yang cukup parah terjadi pada tahun 1992- 1993, melalui kampanye peruntuhan Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh yang diorganisir oleh kelompok Nasionalis Hindu," ujarnya.
Dia melanjutkan, kelompok Nasionalis Hindu tersebut bergerak untuk membangun Kuil Rama yang diyakini telah dihancurkan oleh Kesultanan Babur untuk didirikan Masjid Babri.
Razikin yang juga merupakan Alumni Universitas Indonesia (UI) ini melihat, konflik yang terjadi sekarang di India telah ditunggangi oleh kepentingan politik, kelompok mayoritas Hindu.
Kelompok mayoritas Hindu di India, kata dia, sampai hari ini masih mencurigai kelompok muslim tidak memiliki semangat Nasionalisme India. Bahkan kelompok Muslim India itu dituduh pro Pakistan.
Hal itu tercermin dalam Citizienship Amendement Bill (CAB). "Kelihatannya Nasionalisme Hindu mendorong India sebagai Negara Hindu dan kelompok muslim terancam kehilgantgan kewarganeraan," ujarnya.
Dalam konteks itu kata dia, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah diplomatik dengan pemerintah India. "Kita memiliki modal yang kuat untuk berbicara dengan India," jelasnya.
"Antara Indonesia dengan India sama-sama memiliki tingkat pluralitas yang sama, karena itu Pemerintah Indonesia harus memberi penekanan pada India bagaimana cara mengelola perbedaan," pungkasnya.
Artinya kata dia, kekerasan komunal bukan sebuah isu baru di India. (Baca juga: Pemahaman Masyarakat Indonesia terhadap Empat Pilar MPR Masih Rendah)
Dia mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama yang sangat tinggi. Karena itu, kata dia, konflik komunal di India sangat rentan terjadi.
"Tidak terkecuali kekerasan komunal antara masyarakat Hindu, yang merupakan agama mayoritas masyarakat India, dengan masyarakat Muslim. Populasi Muslim saat ini berjumlah sekitar 15% dari total populasi India dan menjadikannya sebagai kelompok minoritas terbesar di India," ujar Razikin dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (29/2/2020).
Dia menambahkan, konflik komunal yang melibatkan Muslim dan Hindu terjadi sejak tahun 1950 hingga sekarang, dan sudah menelan korban jiwa sekitar 2.000 orang.
"Yang cukup parah terjadi pada tahun 1992- 1993, melalui kampanye peruntuhan Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh yang diorganisir oleh kelompok Nasionalis Hindu," ujarnya.
Dia melanjutkan, kelompok Nasionalis Hindu tersebut bergerak untuk membangun Kuil Rama yang diyakini telah dihancurkan oleh Kesultanan Babur untuk didirikan Masjid Babri.
Razikin yang juga merupakan Alumni Universitas Indonesia (UI) ini melihat, konflik yang terjadi sekarang di India telah ditunggangi oleh kepentingan politik, kelompok mayoritas Hindu.
Kelompok mayoritas Hindu di India, kata dia, sampai hari ini masih mencurigai kelompok muslim tidak memiliki semangat Nasionalisme India. Bahkan kelompok Muslim India itu dituduh pro Pakistan.
Hal itu tercermin dalam Citizienship Amendement Bill (CAB). "Kelihatannya Nasionalisme Hindu mendorong India sebagai Negara Hindu dan kelompok muslim terancam kehilgantgan kewarganeraan," ujarnya.
Dalam konteks itu kata dia, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah diplomatik dengan pemerintah India. "Kita memiliki modal yang kuat untuk berbicara dengan India," jelasnya.
"Antara Indonesia dengan India sama-sama memiliki tingkat pluralitas yang sama, karena itu Pemerintah Indonesia harus memberi penekanan pada India bagaimana cara mengelola perbedaan," pungkasnya.
(maf)
