Ibas Ingatkan Target Bantuan Presiden agar Rakyat Tidak Tambah Susah
loading...
Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mempertanyakan target Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk 9,1 juta pelaku UMKM yang harus selesai September 2020. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang disapa Ibas, mempertanyakan target Bantuan Presiden ( Banpres ) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta untuk 9,1 juta pelaku UMKM yang harus selesai September 2020. Pendataan by name by address UMKM, hingga kini disinyalir baru mencapai 4,5 juta.
"Kami berharap implementasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama. Banyak yang sudah bangkrut, susah cari makan. Tentu, pemberian bantuan ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Ibas dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).
Ibas juga menyampaikan itu saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala BKPM untuk membahas RKA K/L 2021, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Pertanyaan ini, disampaikan kepada Kementerian Koperasi/UMKM. ( )
Ibas menilai, pemerintah meleset dari target, sementara masyarakat sedang sangat membutuhkan kepastian. Menurut Ibas, investasi dan UMKM merupakan kunci penopang pemulihan ekonomi nasional.
Keberhasilan menunaikan target-target tahun ini akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di 2021 dan seterusnya. "Jika pertumbuhan tahun 2020 bisa dijaga tetap positif, maka kita bisa hindari resesi, depresi, bahkan stagflasi tahun 2021," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Ibas yang juga wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan soal vaksin COVID-19 yang disebut-sebut akan tersedia pada 2021, harus lebih dapat dipastikan. Sebab masyarakat tidak cukup hanya mendengar kabar baik.
"Vaksin kan memang tidak mudah. Sementara kenyataannya, tren COVID-19 terus menanjak. Kita saat ini yang terbesar di kawasan, yaitu peringkat 2 di ASEAN. Banyak daerah kembali memerah zonanya. Sementara di sisi lain, banyak PHK, usaha usaha masih juga menderita. Tentu saja, pengangguran, kemiskinan meningkat dan rakyat tambah susah," ujar Ibas. ( )
Selain itu, Ibas juga menanyakan upaya BKPM dalam mempertahankan para investor yang saat ini telah menanamkan modal di Indonesia. "Mohon elaborasi lebih lanjut perihal program fasilitasi minat outward investment. Di tengah krisis multidimensi ini, apakah tidak sebaiknya BKPM memfokuskan investasi di dalam negeri, bukannya mendorong capital outflow?," kata Ibas.
"Kami berharap implementasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama. Banyak yang sudah bangkrut, susah cari makan. Tentu, pemberian bantuan ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Ibas dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).
Ibas juga menyampaikan itu saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala BKPM untuk membahas RKA K/L 2021, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Pertanyaan ini, disampaikan kepada Kementerian Koperasi/UMKM. ( )
Ibas menilai, pemerintah meleset dari target, sementara masyarakat sedang sangat membutuhkan kepastian. Menurut Ibas, investasi dan UMKM merupakan kunci penopang pemulihan ekonomi nasional.
Keberhasilan menunaikan target-target tahun ini akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di 2021 dan seterusnya. "Jika pertumbuhan tahun 2020 bisa dijaga tetap positif, maka kita bisa hindari resesi, depresi, bahkan stagflasi tahun 2021," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Ibas yang juga wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan soal vaksin COVID-19 yang disebut-sebut akan tersedia pada 2021, harus lebih dapat dipastikan. Sebab masyarakat tidak cukup hanya mendengar kabar baik.
"Vaksin kan memang tidak mudah. Sementara kenyataannya, tren COVID-19 terus menanjak. Kita saat ini yang terbesar di kawasan, yaitu peringkat 2 di ASEAN. Banyak daerah kembali memerah zonanya. Sementara di sisi lain, banyak PHK, usaha usaha masih juga menderita. Tentu saja, pengangguran, kemiskinan meningkat dan rakyat tambah susah," ujar Ibas. ( )
Selain itu, Ibas juga menanyakan upaya BKPM dalam mempertahankan para investor yang saat ini telah menanamkan modal di Indonesia. "Mohon elaborasi lebih lanjut perihal program fasilitasi minat outward investment. Di tengah krisis multidimensi ini, apakah tidak sebaiknya BKPM memfokuskan investasi di dalam negeri, bukannya mendorong capital outflow?," kata Ibas.
Lihat Juga :
(abd)
