Prabowo Kirim Pesan yang Jelas, Tak Ada Toleransi untuk Korupsi
Minggu, 02 Maret 2025 - 20:55 WIB
loading...
A
A
A
Pendekatan komunikasi yang tegas ini telah menimbulkan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15% pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, Presiden Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan anti-korupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Prabowo memaparkan secara detail Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Strategi komunikasi clean and clear ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia.
Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.
"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," kata Ridwan.
"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, Presiden Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan anti-korupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Prabowo memaparkan secara detail Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Strategi komunikasi clean and clear ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia.
Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.
"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," kata Ridwan.
Lihat Juga :
