Aktivis 98 Dorong Kementerian BUMN Minta Maaf ke Publik atas Korupsi Pertamina
Minggu, 02 Maret 2025 - 17:36 WIB
loading...
Kejagung menjelaskan penetapan tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (26/2/2025) malam. Foto/Danandaya
A
A
A
JAKARTA - Aktivis 98 Khalid Zabidi mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta maaf kepada publik atas kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina terus menurun akibat merasa dirugikan oleh Pertamina khususnya dalam pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), Pertalite dijual Pertamax.
Baca juga: Kejagung Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Rp193 Triliun
Khalid mengatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Diketahui, kerugian negara dari kasus yang terjadi pada 2018-2023 tersebut sebesar Rp193,7 triliun.
"Kementerian BUMN harus menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dugaan korupsi dan kecurangan yang merugikan dalam pelayanan kepada masyarakat serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen," ujarnya, Minggu (2/3/2025).
Khalid pun yakin kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina itu lebih dari Rp193,7 triliun.
"Bahkan kerugian negara bisa lebih besar lagi jika kasus ini dikembangkan," kata mantan aktivis ITB itu.
Baca juga: Dugaan Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Petinggi Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax
Dia menilai pengoplosan BBM hanya bagian kecil praktik merugikan yang dilakukan pimpinan Pertamina. "Itu bagian kecil dari praktek korupsi yang dilakukan oleh mafia BBM. Kita harus tetap fokus pada isu korupsinya," tegas Khalid.
Khalid yang mantan komisaris anak perusahaan Pertamina dan kini memimpin Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG) ini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak jejaring mafia yang tidak tersentuh selama puluhan tahun terakhir.
Hal tersebut dinilainya mengisyaratkan keinginan Prabowo agar Indonesia masuk dalam era ketahanan dan kedaulatan energi.
"Ini bisa menjadi momentum agar Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia seperti Aramco ataupun Shell," tutur Khalid.
Untuk itu, Khalid Zabidi berharap agar pengungkapan kasus tindak korupsi mafia BBM di Pertamina ini bisa dijadikan momentum bersih-bersih dan berantas mafia BBM, serta perbaikan tata kelola perusahaan di Pertamina.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina terus menurun akibat merasa dirugikan oleh Pertamina khususnya dalam pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), Pertalite dijual Pertamax.
Baca juga: Kejagung Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Rp193 Triliun
Khalid mengatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Diketahui, kerugian negara dari kasus yang terjadi pada 2018-2023 tersebut sebesar Rp193,7 triliun.
"Kementerian BUMN harus menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dugaan korupsi dan kecurangan yang merugikan dalam pelayanan kepada masyarakat serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen," ujarnya, Minggu (2/3/2025).
Khalid pun yakin kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina itu lebih dari Rp193,7 triliun.
"Bahkan kerugian negara bisa lebih besar lagi jika kasus ini dikembangkan," kata mantan aktivis ITB itu.
Baca juga: Dugaan Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Petinggi Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax
Dia menilai pengoplosan BBM hanya bagian kecil praktik merugikan yang dilakukan pimpinan Pertamina. "Itu bagian kecil dari praktek korupsi yang dilakukan oleh mafia BBM. Kita harus tetap fokus pada isu korupsinya," tegas Khalid.
Khalid yang mantan komisaris anak perusahaan Pertamina dan kini memimpin Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG) ini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak jejaring mafia yang tidak tersentuh selama puluhan tahun terakhir.
Hal tersebut dinilainya mengisyaratkan keinginan Prabowo agar Indonesia masuk dalam era ketahanan dan kedaulatan energi.
"Ini bisa menjadi momentum agar Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia seperti Aramco ataupun Shell," tutur Khalid.
Untuk itu, Khalid Zabidi berharap agar pengungkapan kasus tindak korupsi mafia BBM di Pertamina ini bisa dijadikan momentum bersih-bersih dan berantas mafia BBM, serta perbaikan tata kelola perusahaan di Pertamina.
(shf)
Lihat Juga :
