Anggota DPD RI Sebut Efisiensi Dana Otsus Hambat Pembangunan di Papua
Sabtu, 01 Maret 2025 - 22:26 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Efisiensi Ala Prabowo Disebut Mirip DOGE Elon Musk, Media Asing Wanti-wanti Bahayanya
“Kedua poin pokok tersebut sudah secara gamblang menegaskan Otsus itu tidak dapat ditawar dan diganggu gugat, apalagi atas nama efisiensi anggaran. Logika hukum terkait afirmasi OAP sekaligus percepatan pembangunan kesejahteraan, akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemotongan dana Otsus dalam rangka efisiensi itu,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi sangat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah. Padahal hakikat dari Otsus adalah dana afirmasi, dana yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan, baik SDM maupun infrastruktur.
“Jadi jika pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi terhadap dana Otsus, ini sama saja tidak sepenuhnya mendukung Otsus Papua,” tambah Filep.
Filep juga menyoroti agenda nasional pembangunan di Papua. Menurut Filep, adanya efisiensi juga akan berdampak pada berjalannya agenda nasional di Papua yang tertuju pada Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif. Efisiensi juga berpotensi menambah tantangan pengentasan kemiskinan di Papua.
Data BPS, per September 2024 menampilkan semua Provinsi di Tanah Papua termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua Pegunungan dengan total persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,11%, persentase perdesaan mencapai 31,00%, dan jumlah terbaru mencapai 29,66%.
“Kedua poin pokok tersebut sudah secara gamblang menegaskan Otsus itu tidak dapat ditawar dan diganggu gugat, apalagi atas nama efisiensi anggaran. Logika hukum terkait afirmasi OAP sekaligus percepatan pembangunan kesejahteraan, akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemotongan dana Otsus dalam rangka efisiensi itu,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi sangat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah. Padahal hakikat dari Otsus adalah dana afirmasi, dana yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan, baik SDM maupun infrastruktur.
“Jadi jika pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi terhadap dana Otsus, ini sama saja tidak sepenuhnya mendukung Otsus Papua,” tambah Filep.
Filep juga menyoroti agenda nasional pembangunan di Papua. Menurut Filep, adanya efisiensi juga akan berdampak pada berjalannya agenda nasional di Papua yang tertuju pada Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif. Efisiensi juga berpotensi menambah tantangan pengentasan kemiskinan di Papua.
Data BPS, per September 2024 menampilkan semua Provinsi di Tanah Papua termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua Pegunungan dengan total persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,11%, persentase perdesaan mencapai 31,00%, dan jumlah terbaru mencapai 29,66%.
Lihat Juga :
