Rehab Gedung dan Balai, Mensos Pangkas 300.000 Penerima Kartu Sembako
Jum'at, 04 September 2020 - 00:08 WIB
loading...
A
A
A
Termasuk penyiapan area-area open space, dukungan humas dan publikasi, pengeluaran SDM, penyusunan undang-undang dan bantuan hukum. ”Saya dapat info tidak pernah ada renovasi yang memadai di sarana prasarana perkantoran gedung-gedung milik Kemensos selama bertahun-tahun,” imbuh Juliari. (Baca juga: Penyaluran Bansos Kemensos Tepat Sasaran, Berdampak Positif ke Masyarakat)
Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. “Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” usulnya.
Menurut Juliari, pihaknya juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisasi tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp214 miliar untuk rehabilitasi. “Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” jelasnya.
Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa. “Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.
Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya. “Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” tutupnya.
Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. “Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” usulnya.
Menurut Juliari, pihaknya juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisasi tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp214 miliar untuk rehabilitasi. “Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” jelasnya.
Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa. “Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.
Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya. “Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” tutupnya.
(cip)
