Jumhur Hidayat Puji Presiden Prabowo di HUT ke-52 KSPSI
Kamis, 27 Februari 2025 - 20:40 WIB
loading...
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.
HUT KSPSI itu dihadiri oleh para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek online.
Baca juga: Jumhur Ungkap Puncak Acara HUT ke-52 KSPSI Bakal Dihadiri Puluhan Ribu Buruh
Hadir juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.
"Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," kata Jumhur.
Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan sejumlah daerah di Tanah Air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.
Baca juga: Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya
Ia menunjuk contoh kenaikan UMR 6,5%, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi.
"Intinya semua kebijakan Presiden Jokowi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh," ujar Jumhur.
Menjawab wartawan terkait acara puncak HUT ke-52 KSPSI, Jumhur Hidayat berterus terang di antaranya adalah mensyukuri kebijakan Presiden Prabowo yang sudah menunjukkan komitmen pada pro kesejahteraan ranyat dan pro buruh.
Menurut dia, kebijakan pemerintahan sekarang sangat berbeda dengan kebijakam pemerintahan sebelumnya yang pro impor, dan tidak memperdulikan nasib buruh. Terkait banyak kasus PHK, Jumhur menilai sebagian karena dinamika industri.
Namun yang terbesar adalah dampak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih suka impor daripada mengembangkan industri dalam negeri.
"Ini menyebabkan industri dalam negeri tumbang dan berdampak PHK," pungkasnya.
HUT KSPSI itu dihadiri oleh para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek online.
Baca juga: Jumhur Ungkap Puncak Acara HUT ke-52 KSPSI Bakal Dihadiri Puluhan Ribu Buruh
Hadir juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.
"Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," kata Jumhur.
Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan sejumlah daerah di Tanah Air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.
Baca juga: Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya
Ia menunjuk contoh kenaikan UMR 6,5%, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi.
"Intinya semua kebijakan Presiden Jokowi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh," ujar Jumhur.
Menjawab wartawan terkait acara puncak HUT ke-52 KSPSI, Jumhur Hidayat berterus terang di antaranya adalah mensyukuri kebijakan Presiden Prabowo yang sudah menunjukkan komitmen pada pro kesejahteraan ranyat dan pro buruh.
Menurut dia, kebijakan pemerintahan sekarang sangat berbeda dengan kebijakam pemerintahan sebelumnya yang pro impor, dan tidak memperdulikan nasib buruh. Terkait banyak kasus PHK, Jumhur menilai sebagian karena dinamika industri.
Namun yang terbesar adalah dampak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih suka impor daripada mengembangkan industri dalam negeri.
"Ini menyebabkan industri dalam negeri tumbang dan berdampak PHK," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
