Gapasdap Minta Tidak Ada Kapal Ekpres dan Penurunan Tarif Angkutan Mudik Lebaran
Rabu, 19 Februari 2025 - 16:09 WIB
loading...
Gapasdap meminta tidak ada pengoperasian Kapal Ekspress dan penurunan tarif pada angkutan Lebaran 2025. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta tidak ada pengoperasian Kapal Ekspress dan penurunan tarif pada angkutan Lebaran 2025.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta Barat pada Rabu, (19/2/2025). Hadir dalam rapat tersebut, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengamat transportasi.
Ketua umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan. Masa koordinasi dua minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran.
Baca juga: Gapasdap Minta Pemerintah Segera Sesuaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
Khoiri juga menyinggung mengenai masa operasional Surat Kesepatan Bersama (SKB) yang terlalu sempit. Semestinya masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrean.
"Pada H-7 selama dua hari terjadi antrean yang panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi Merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan SKB terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari Ciwandan ke Merak," katanya.
Gapasdap mengaku memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB dan penghapusan kapal ekpres. Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7% dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.
Baca juga: Gapasdap Buka Suara Terkait Kemacetan di Merak - Bakauheni di Masa Libur Lebaran 2024
"Demi kelancaran kita minta kapal ekpres di hapus saja selama angkutan Lebaran, karena di situ sumber kemacetan terjadi, biar kita melayani pemudik selama satu minggu tersebut dengan aman dan lancar," katanya.
Khoiri juga meminta Pelabuhan Penyeberangan Merak diutamakan dari pada pelabuhan tambahan lainnya karena masih bisa menampung kendaraan dengan kapasitas yang lebih banyak dan lancar, seperti terjadi pada angkutan Lebaran 2024 di mana Pelabuhan Merak Reguler kosong, sedangkan Pelabuhan BBJ Bojonegara antre Panjang.
"Kita lihat tahun lalu, Pelabuhan Merak kosong dermaganya, sedangkan Pelabuhan BBJ antre panjang, akhirnya dengan kebijakan kembali di putar balik arah Merak," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Khoiri juga meminta kepada pihak ASDP agar tidak memblokir penjualan tiket reguler dengan alas an penuh. Padahal fakta di lapangan sepi dan tidak ada penumpang. Hal ini sering kali terjadi saat momen besar seperti angkutan Lebaran dan Nataru.
"Ini sudah saya bahas kepada ASDP agar tidak terulang lagi, bahkan kita mengusulkan agar penjualan tiket di lakukan oleh pihak independen agar hal-hal demikian tidak terjadi," ucapnya.
Terkait imbauan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan pengurangan tarif (diskon) angkut penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang dinilai tidak tepat.
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menyatakan, diskon tarif angkutan seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Menurut Darmaningtyas, di masa reguler, pengusaha transportasi sudah menanggung banyak kerugian.
Ketika masuk masa angkutan arus mudik dan arus balik menjadi harapan bagi operator untuk mendapat keuntungan sebagai kompensasi kerugian yang sebelumnya ditanggung.
"Jadi pemerintah itu memberikan subsidi angkutan penyeberangan pada saat Lebaran. Bentuknya macam-macam misalnya pengurangan PPN selama Lebaran. Pada intinya jangan dibebankan pada operator," ucapnya.
Pada musim Lebaran ini, Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik akan mengalami penurunan dibanding masa Lebaran sebelumnya. Darmaningtyas melihat faktor ekonomi di masyarakat yang cenderung bertambah sulit menjadi halangan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan atau mudik 2025.
"Sama kita lihat saja sekarang perekonomian sangat menurun, saya prediksikan akan menurun untuk masyarakat mudik," katanya.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta Barat pada Rabu, (19/2/2025). Hadir dalam rapat tersebut, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengamat transportasi.
Ketua umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan. Masa koordinasi dua minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran.
Baca juga: Gapasdap Minta Pemerintah Segera Sesuaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
Khoiri juga menyinggung mengenai masa operasional Surat Kesepatan Bersama (SKB) yang terlalu sempit. Semestinya masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrean.
"Pada H-7 selama dua hari terjadi antrean yang panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi Merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan SKB terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari Ciwandan ke Merak," katanya.
Gapasdap mengaku memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB dan penghapusan kapal ekpres. Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7% dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.
Baca juga: Gapasdap Buka Suara Terkait Kemacetan di Merak - Bakauheni di Masa Libur Lebaran 2024
"Demi kelancaran kita minta kapal ekpres di hapus saja selama angkutan Lebaran, karena di situ sumber kemacetan terjadi, biar kita melayani pemudik selama satu minggu tersebut dengan aman dan lancar," katanya.
Khoiri juga meminta Pelabuhan Penyeberangan Merak diutamakan dari pada pelabuhan tambahan lainnya karena masih bisa menampung kendaraan dengan kapasitas yang lebih banyak dan lancar, seperti terjadi pada angkutan Lebaran 2024 di mana Pelabuhan Merak Reguler kosong, sedangkan Pelabuhan BBJ Bojonegara antre Panjang.
"Kita lihat tahun lalu, Pelabuhan Merak kosong dermaganya, sedangkan Pelabuhan BBJ antre panjang, akhirnya dengan kebijakan kembali di putar balik arah Merak," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Khoiri juga meminta kepada pihak ASDP agar tidak memblokir penjualan tiket reguler dengan alas an penuh. Padahal fakta di lapangan sepi dan tidak ada penumpang. Hal ini sering kali terjadi saat momen besar seperti angkutan Lebaran dan Nataru.
"Ini sudah saya bahas kepada ASDP agar tidak terulang lagi, bahkan kita mengusulkan agar penjualan tiket di lakukan oleh pihak independen agar hal-hal demikian tidak terjadi," ucapnya.
Terkait imbauan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan pengurangan tarif (diskon) angkut penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang dinilai tidak tepat.
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menyatakan, diskon tarif angkutan seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Menurut Darmaningtyas, di masa reguler, pengusaha transportasi sudah menanggung banyak kerugian.
Ketika masuk masa angkutan arus mudik dan arus balik menjadi harapan bagi operator untuk mendapat keuntungan sebagai kompensasi kerugian yang sebelumnya ditanggung.
"Jadi pemerintah itu memberikan subsidi angkutan penyeberangan pada saat Lebaran. Bentuknya macam-macam misalnya pengurangan PPN selama Lebaran. Pada intinya jangan dibebankan pada operator," ucapnya.
Pada musim Lebaran ini, Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik akan mengalami penurunan dibanding masa Lebaran sebelumnya. Darmaningtyas melihat faktor ekonomi di masyarakat yang cenderung bertambah sulit menjadi halangan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan atau mudik 2025.
"Sama kita lihat saja sekarang perekonomian sangat menurun, saya prediksikan akan menurun untuk masyarakat mudik," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
