Firnando Ganinduto Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mendukung kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran . Dia menilai langkah tersebut merupakan upaya dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar lebih optimal.

"Saya kira itu sebuah terobosan yang bagus. Efisiensi adalah opsi paling relevan di tengah gejolak perekonomian global yang penuh ketidakpastian," ujar Firnando, Selasa (11/2/2025).

Politikus Muda Partai Golkar itu mengatakan, selama ini penggunaan anggaran negara banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di bawah. “Kalau saya lihat, banyak hal-hal yang tidak penting. Anggaran negara selama ini banyak digunakan untuk acara-acara ke luar kota dan ke luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: APBN Dihemat, Ekonomi Semakin Berat

“Tentu kegiatan tersebut akan menguras biaya yang lebih besar. Yang jelas kunjungan-kunjungan semacam itu kurang begitu penting. Jadi sudah tepat dengan adanya kebijakan efisiensi ini," kritik Firnando.

Di samping itu, kementerian dan lembaga yang kerap menggelar rapat di hotel-hotel pasti mengeluarkan biaya cukup besar. Karenanya, menurut dia, kementerian harus bijak mengelola anggaran yang diterimanya.

"Itu tidak akan berdampak banyak ke hotel. Rapatnya bisa di kementerian, rapat-rapat itu tidak besar (kalau di kementerian). Apalagi sekarang zaman serba teknologi, rapat bisa gunakan zoom dan itu jauh lebih efisien," jelas Firnando.

Baca juga: Anggaran LPSK Dipangkas 62%, Pegawai Dorong Moratorium Layanan Perlindungan



Firnando yakin bahwa di tengah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan mengurangi kinerja atau capaian yang telah ditargetkan. "Seharusnya tidak berpengaruh," tuturnya.

Firnando menekankan bahwa dengan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga diwajibkan untuk bekerja secara cerdas dan efektif. Dia optimistis, kementerian dan lembaga ke depan juga akan efektif dan efisien dengan hal tersebut.

“Dengan adanya masa efisiensi anggaran ini, kementerian diwajibkan untuk kerja cerdas dan efektif sehingga, ke depan nanti semua kementerian akan menjadi kementerian yang efektif dan efisien ini bagus sekali," ujar Firnando.

Saat disinggung kebijakan efisiensi dimaksudkan hanya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG), Firnando menegaskan, justru program tersebut dapat memberikan dampak positif utamanya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Efek dominonya, ekonomi masyarakat akan tumbuh di daerah-daerah dengan adanya program MBG ini. Jadi, jika efisiensi ditujukan guna menggenjot perekonomian masyarakat dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui program MBG. Itu layak didukung,” katanya.

“MBG sebagai upaya mengurangi stunting, memberikan nutrisi yang baik bagi generasi anak bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat,” pungkasnya.

Diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan terhadap kementerian/lembaga. Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp300 triliun.