Dirut BPJS Kesehatan Jamin Tidak Akan Bangkrut dan Gagal Bayar sampai 2025
Selasa, 11 Februari 2025 - 12:31 WIB
loading...
Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjamin BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Foto/YouTube TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjamin BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Dia juga membantah isu di media sosial (medsos) yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan akan bangkrut dan gagal bayar di tahun ini.
Hal itu ditegaskannya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). "Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar karena di medsos itu waduh gagal bayar 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada,” kata Ghufron.
“Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana klaimnya yang tidak beres ya itu tidak ada, BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya, ini ada orang heran kalau swasta karena kalau segitu terlalu cepat gitu," sambungnya.
Baca juga: Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2026
Dia pun mengatakan bahwa isu miring di Indonesia luar biasa. “Padahal umpamanya mohon maaf itu pending yang bisa 2%, ramai, Pak. Padahal yang 95% lebih enggak pending dibayar lunas beres gitu tapi enggak isu, isunya itu justru yang yang kecil yang (ramai)," tambahnya.
Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan saat ini memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun, yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan, jauh lebih dari target minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018.
"Nah untuk kami sampaikan aset neto, minimal menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2018 berbagi itu perbaikan dari PP 87 tahun 2013, itu BPJS disebut sehat kalau mampu membayar klaim 1,5 bulan atau 1,5 bulan klaim itu mampu tapi enggak boleh uangnya terlalu banyak enggak boleh, ini kalau swasta boleh, ini enggak boleh, maksimum 6 bulan klaim gitu," kata Ghufron.
"Jadi artinya apa enggak banyak uang yang nganggur gitu. Nah itu sekarang ini tahun 2025, BPJS sekarang ini ya, saat ini saya ngomong ini adalah sehat. Kenapa sehat? Karena kita punya uang sekitar Rp49,5 triliun ya, itu aset neto-nya atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,7 bulan klaim bukan satu setengah, bukan, tapi 3,4 bulan," ujarnya.
Ghufron pun mengatakan jika pendapatan BPJS tidak sebanding dengan pengeluaran maka potensi defisit itu ada. Meskipun ada proyeksi bahwa klaim akan melebihi pendapatan pada 2025, dia tetap optimistis BPJS Kesehatan dapat bertahan dengan perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat.
"Nah ini untuk diketahui income-nya tetap atau inflasinya tidak sebanding dengan pengeluaran suatu ketika pasti enggak cukup, untuk itulah perlu strategi-strategi," pungkasnya.
Hal itu ditegaskannya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). "Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar karena di medsos itu waduh gagal bayar 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada,” kata Ghufron.
“Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana klaimnya yang tidak beres ya itu tidak ada, BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya, ini ada orang heran kalau swasta karena kalau segitu terlalu cepat gitu," sambungnya.
Baca juga: Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2026
Dia pun mengatakan bahwa isu miring di Indonesia luar biasa. “Padahal umpamanya mohon maaf itu pending yang bisa 2%, ramai, Pak. Padahal yang 95% lebih enggak pending dibayar lunas beres gitu tapi enggak isu, isunya itu justru yang yang kecil yang (ramai)," tambahnya.
Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan saat ini memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun, yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan, jauh lebih dari target minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018.
"Nah untuk kami sampaikan aset neto, minimal menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2018 berbagi itu perbaikan dari PP 87 tahun 2013, itu BPJS disebut sehat kalau mampu membayar klaim 1,5 bulan atau 1,5 bulan klaim itu mampu tapi enggak boleh uangnya terlalu banyak enggak boleh, ini kalau swasta boleh, ini enggak boleh, maksimum 6 bulan klaim gitu," kata Ghufron.
"Jadi artinya apa enggak banyak uang yang nganggur gitu. Nah itu sekarang ini tahun 2025, BPJS sekarang ini ya, saat ini saya ngomong ini adalah sehat. Kenapa sehat? Karena kita punya uang sekitar Rp49,5 triliun ya, itu aset neto-nya atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,7 bulan klaim bukan satu setengah, bukan, tapi 3,4 bulan," ujarnya.
Ghufron pun mengatakan jika pendapatan BPJS tidak sebanding dengan pengeluaran maka potensi defisit itu ada. Meskipun ada proyeksi bahwa klaim akan melebihi pendapatan pada 2025, dia tetap optimistis BPJS Kesehatan dapat bertahan dengan perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat.
"Nah ini untuk diketahui income-nya tetap atau inflasinya tidak sebanding dengan pengeluaran suatu ketika pasti enggak cukup, untuk itulah perlu strategi-strategi," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
