Bahlil Lahadalia Layak Di-reshuffle Prabowo usai 100 Hari Pemerintahan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjawab isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih usai 100 hari pertama pemerintahannya bekerja. Dia tak segan-segan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat.

Hal itu ditegaskan Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Dalam sambutannya di Resepsi Harlah ke-102 NU, Prabowo juga tidak segan-segan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel khususnya para jajaran kabinetnya.

Baca juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo mengaku telah meminta agar jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersih-bersih dengan kurun waktu 100 hari. “100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," kata Prabowo dalam sambutannya pada sambutannya di Resepsi Harlah ke-102 NU, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Syahganda Dorong Prabowo Reshuffle Separuh Kabinet Pasca 100 Kerja



Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo. “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil,” ujar Fernando, Kamis (6/2/2025).

Pasalnya, kebijakan Bahlil membuat antrean panjang masyarakat di pangkalan penjualan elpiji yang bahkan memakan korban jiwa. Seorang nenek bernama Yonih (62) yang meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

“Akibat dari kebijakan Bahlil tersebut membuat dampak negatif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya ragu Bahlil benar-benar loyal kepada Presiden Prabowo dan ingin pemerintahannya berhasil sampai akhir masa jabatannya,” katanya.

Baca juga: Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas Polemik Gas LPG 3 Kg?

Dia curiga, Bahlil sebagai loyalis Joko Widodo (Jokowi) membawa agenda sendiri sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. “Jangan-jangan Bahlil menginginkan pemerintahan Prabowo buruk di mata masyarakat sehingga memicu reaksi,” ujarnya.

“Semoga saja Presiden Prabowo menyadari hal tersebut dan segera melakukan pencopotan terhadap Bahlil dari Kabinet Merah Putih. Sebaiknya Presiden Prabowo segera menyingkirkan Bahlil atau siapa saja menteri yang membawa agenda sendiri dari Kabinet Merah Putih,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, tidak akan ada lagi upaya-upaya untuk menggagalkan pemerintahan Prabowo dari internal Kabinet Merah Putih.

Baca juga: Prabowo Respons Isu Reshuffle usai 100 Hari Kerja: Yang Tidak Mau Bekerja untuk Rakyat, Saya Akan Singkirkan

Bahlil Dipanggil Prabowo ke Istana

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. "Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden," sambungnya.

Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. "Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja," jelasnya.

Baca juga: Usai 100 Hari Kerja, Presiden Prabowo: Siapa yang Bandel dan Ndablek, Saya Akan Tindak

Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," kata Bahlil.

Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

"Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya," ungkapnya.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

"Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran," tandasnya.