DPR Minta Pemerintah Cermat Impor Daging di Tengah Wabah PMK

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) . Negara asal impor daging harus diseleksi ketat agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.

"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Vaksinasi Upaya Wujudkan Zero Case Penyakit Mulut dan Kuku

Senada dengan Titiek Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Dia mengingatkan impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.

"Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal," katanya.

Dia menekankan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara bebas PMK.

"Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

Arief menuturkan impor bersifat reguler seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.

Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang Ramadan.

"Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan," ujar Titiek Soeharto.

Dia menyampaikan dalam rapat tersebut Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.

Abdul Kharis menambahkan RDP ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan.

"Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama Ramadan. Namun, dia mengakui saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.

Adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

Untuk diketahui, para pelaku usaha meminta pemerintah segera mengeluarkan izin importasi daging sapi reguler sebanyak 180.000 ton kepada 86 pelaku usaha yang sudah diputuskan pada Rakortas 9 Desember 2024 dan disosialisasikan pada 13 Januari 2025. Hingga saat ini izin importasi daging sapi itu belum ada tindak lanjut.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan adanya penugasan pengadaan daging kerbau beku sebanyak 100.000 ton dan potensi adanya pemindahan alokasi daging sapi reguler ke BUMN sebesar 100.000 ton. Mereka berharap hal itu tidak dilakukan karena menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan peternak.