Nusron Wahid Akui Pagar Laut Bekasi Ulah Pegawai ATR/BPN
Kamis, 30 Januari 2025 - 14:31 WIB
loading...
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan mengenai pagar laut di Bekasi. Nusron mengakui ada keterlibatan oknum pegawainya dalam penerbitan sertifikat di pagar laut di Desa Secara Jaya, Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi.
“Ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN,” tegas Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Nusron menjelaskan, kasus ini bermula pada 2021, tepatnya berkaitan dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
![Nusron Wahid Akui Pagar Laut Bekasi Ulah Pegawai ATR/BPN]()
Baca juga: Terlibat dalam SHGB Pagar Laut Tangerang, 6 Pegawai ATR/BPN Dicopot dari Jabatannya
Semula, yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan pada 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektare.
"Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022, terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut luas totalnya 72,571 hektare," ujarnya.
Nurson memastikan pihaknya tengah melakukan investigasi oleh inspektorat Jenderal (Irjen) pada kasus ini. Tapi, dia mengakui jika ada keterlibatan oknum ATR/BPN.
"Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," pungkasnya.
“Ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN,” tegas Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Nusron menjelaskan, kasus ini bermula pada 2021, tepatnya berkaitan dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Baca juga: Terlibat dalam SHGB Pagar Laut Tangerang, 6 Pegawai ATR/BPN Dicopot dari Jabatannya
Semula, yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan pada 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektare.
"Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022, terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut luas totalnya 72,571 hektare," ujarnya.
Nurson memastikan pihaknya tengah melakukan investigasi oleh inspektorat Jenderal (Irjen) pada kasus ini. Tapi, dia mengakui jika ada keterlibatan oknum ATR/BPN.
"Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
