Menteri P2MI Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,3 Triliun untuk Perlindungan Pekerja Migran
Rabu, 22 Januari 2025 - 22:11 WIB
loading...
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk perlindungan pekerja migran. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut untuk meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Kami usulkan Rp1,3 triliun untuk tambahan anggaran berikutnya. Alhamdulillah, seluruh pimpinan fraksi dan anggota Komisi IX DPR mendukung usulan ini," ujarnya seusai rapat dengan Komisi IX DPR, pada Rabu (22/1/2025).
Menurut Karding, sebanyak 91% dari anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk program-program penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan PMI. Karding menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas layanan.
Baca juga: Penampungan Ilegal Pekerja Migran di Bogor Terbongkar, 8 Orang Diselamatkan
"Target kami di 2025 adalah menempatkan 400.000 PMI, naik dari 267.000 pada tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harus memperbaiki layanan, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas perlindungan," jelasnya.
Saat ini, Kementerian P2MI memiliki anggaran sebesar Rp494 miliar, jumlah yang sama seperti tahun lalu. Dengan target peningkatan jumlah PMI yang ditempatkan dan pengurangan pekerja migran non-prosedural, Karding menyatakan bahwa anggaran tambahan sangat diperlukan.
Baca juga: Hari Migran Internasional, Kementerian P2MI Bentuk Tim Reaksi Cepat Lindungi Pekerja
Karding mengaku tengah berupaya mengurangi angka PMI non-prosedural yang pada 2017 tercatat sebanyak 4,7 juta orang. Selain itu, kementerian juga menargetkan peningkatan devisa yang dihasilkan oleh PMI. "Kita juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan pekerja migran kita, sehingga mereka lebih kompetitif di pasar global," katanya.
Meski telah mendapat dukungan dari Komisi IX DPR, anggaran tambahan ini masih harus melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Soal apakah anggaran ini cukup, semua tergantung kondisi fiskal kita. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak, mengingat anggaran negara sangat terbatas," ujar Karding.
Dengan tambahan anggaran ini diharapkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan PMI dapat meningkat secara signifikan. "Yang utama adalah memberikan perlindungan terbaik bagi PMI kita di mana pun mereka berada," ucapnya.
"Kami usulkan Rp1,3 triliun untuk tambahan anggaran berikutnya. Alhamdulillah, seluruh pimpinan fraksi dan anggota Komisi IX DPR mendukung usulan ini," ujarnya seusai rapat dengan Komisi IX DPR, pada Rabu (22/1/2025).
Menurut Karding, sebanyak 91% dari anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk program-program penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan PMI. Karding menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas layanan.
Baca juga: Penampungan Ilegal Pekerja Migran di Bogor Terbongkar, 8 Orang Diselamatkan
"Target kami di 2025 adalah menempatkan 400.000 PMI, naik dari 267.000 pada tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harus memperbaiki layanan, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas perlindungan," jelasnya.
Saat ini, Kementerian P2MI memiliki anggaran sebesar Rp494 miliar, jumlah yang sama seperti tahun lalu. Dengan target peningkatan jumlah PMI yang ditempatkan dan pengurangan pekerja migran non-prosedural, Karding menyatakan bahwa anggaran tambahan sangat diperlukan.
Baca juga: Hari Migran Internasional, Kementerian P2MI Bentuk Tim Reaksi Cepat Lindungi Pekerja
Karding mengaku tengah berupaya mengurangi angka PMI non-prosedural yang pada 2017 tercatat sebanyak 4,7 juta orang. Selain itu, kementerian juga menargetkan peningkatan devisa yang dihasilkan oleh PMI. "Kita juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan pekerja migran kita, sehingga mereka lebih kompetitif di pasar global," katanya.
Meski telah mendapat dukungan dari Komisi IX DPR, anggaran tambahan ini masih harus melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Soal apakah anggaran ini cukup, semua tergantung kondisi fiskal kita. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak, mengingat anggaran negara sangat terbatas," ujar Karding.
Dengan tambahan anggaran ini diharapkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan PMI dapat meningkat secara signifikan. "Yang utama adalah memberikan perlindungan terbaik bagi PMI kita di mana pun mereka berada," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
