Kasus Covid-19 Naik Drastis, Pemerintah Diminta Berdayakan Kementerian
Rabu, 02 September 2020 - 15:20 WIB
loading...
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah menggerakkan kementerian daripada membentuk institusi baru dalam menangani pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa semakin banyak. Kinerja kepala daerah dalam menangani Covid-19 pun disorot. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Selasa, 1 September 2020, kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 901, Jawa Barat 215, Jawa Tengah 200, Jawa Timur 350, D.I. Yogyakarta 20, dan Banten 26 orang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan sorotan itu terjadi karena pemerintah daerah (pemda) dianggap gagal dalam menekan lonjakan kasus baru Covid-19. Dia menjelaskan sejak awal Indonesia salah dalam menerapkan konsep penanganan. (Baca juga: Kasus Corona Terus Melonjak, Pemerintah Diingatkan Soal Faskes Cadangan)
“PSBB yang sudah diperpanjang berkali-kali terbukti tidak dapat 100% menekan kerumunan dan mencegah penularan. Klasternya bahkan menyebar tidak hanya di kerumunan temporer, seperti pasar, tempat ibadah, dan lain-lain,” ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (2/9/2020). (Baca juga: Jumlah Orang Positif Covid-19 Melonjak, Perilaku Masyarakat Harus Berubah)
Belakangan, muncul klaster perkantoran, perumahan, dan libur panjang. Contohnya, ada 242 pegawai pabrik LG di Cikarang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menilai kesalahan lain adalah pendekatan institusi yang dilakukan keliru. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurutnya, tidak akan optimal. Sebab, tidak memiliki jangkauan hingga level terbawah.
Dia menyarankan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengoptimalkan kementerian-kementerian. “Seperti Kementerian Dalam Negeri dengan aparat desa dan kelurahan yang berjumlah lebih dari 250 ribu, jika dihitung minimal 3 kader per desa,” tuturnya. (Baca juga: Rata-Rata Angka Kematian COVID-19 di Atas Dunia, Ini Kata Satgas)
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menggerakan infrastruktur kesehatannya hingga level puskesmas. “Selama ini, penguatan di hulu tidak terlihat. Tanpa itu, kita bisa kedodoran. Hanya masker yang menjadi proteksi kita saat ini,” tegasnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan saat ini masalah bertumpuk, yakni gabungan strategi yang tidak tepat, institusi terbatas, dan anggaran yang kurang. Sementara itu, pemda diharapkan pada beban kerja yang besar.
Dengan kondisi Covid-19 seperti ini, menurutnya, akan sulit dikontrol. “Semua ini bukan salah para gubernur karena sekuat apapun mereka menjaga daerah, rembesan dari luar akan selalu ada. Pemerintah pusat yang bertanggung jawab penuh,” katanya. (Fahmi Bahtiar)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan sorotan itu terjadi karena pemerintah daerah (pemda) dianggap gagal dalam menekan lonjakan kasus baru Covid-19. Dia menjelaskan sejak awal Indonesia salah dalam menerapkan konsep penanganan. (Baca juga: Kasus Corona Terus Melonjak, Pemerintah Diingatkan Soal Faskes Cadangan)
“PSBB yang sudah diperpanjang berkali-kali terbukti tidak dapat 100% menekan kerumunan dan mencegah penularan. Klasternya bahkan menyebar tidak hanya di kerumunan temporer, seperti pasar, tempat ibadah, dan lain-lain,” ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (2/9/2020). (Baca juga: Jumlah Orang Positif Covid-19 Melonjak, Perilaku Masyarakat Harus Berubah)
Belakangan, muncul klaster perkantoran, perumahan, dan libur panjang. Contohnya, ada 242 pegawai pabrik LG di Cikarang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menilai kesalahan lain adalah pendekatan institusi yang dilakukan keliru. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurutnya, tidak akan optimal. Sebab, tidak memiliki jangkauan hingga level terbawah.
Dia menyarankan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengoptimalkan kementerian-kementerian. “Seperti Kementerian Dalam Negeri dengan aparat desa dan kelurahan yang berjumlah lebih dari 250 ribu, jika dihitung minimal 3 kader per desa,” tuturnya. (Baca juga: Rata-Rata Angka Kematian COVID-19 di Atas Dunia, Ini Kata Satgas)
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menggerakan infrastruktur kesehatannya hingga level puskesmas. “Selama ini, penguatan di hulu tidak terlihat. Tanpa itu, kita bisa kedodoran. Hanya masker yang menjadi proteksi kita saat ini,” tegasnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan saat ini masalah bertumpuk, yakni gabungan strategi yang tidak tepat, institusi terbatas, dan anggaran yang kurang. Sementara itu, pemda diharapkan pada beban kerja yang besar.
Dengan kondisi Covid-19 seperti ini, menurutnya, akan sulit dikontrol. “Semua ini bukan salah para gubernur karena sekuat apapun mereka menjaga daerah, rembesan dari luar akan selalu ada. Pemerintah pusat yang bertanggung jawab penuh,” katanya. (Fahmi Bahtiar)
(cip)
