Update Terbaru, 23 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Setor LHKPN
Jum'at, 17 Januari 2025 - 20:00 WIB
loading...
KPK menyatakan 23 pejabat Kabinet Merah Putih yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng-update pejabat Kabinet Merah Putih yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negra (LHKPN) .
Berdasarkan data per Jumat (17/1/2025), terdapat 23 pejabat pembantu Presiden Prabowo Subianto yang belum menyampah jumlah kekayaan mereka ke KPK.
Baca juga: 34 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Sampaikan LHKPN
"Dari total 124 Wajib Lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81 persen," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (17/1/2025).
Budi merinci, dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, baru 46 yang telah melaporkan LHKPN-nya.
Kemudian, untuk 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, yang sudah melapo kekayaan mereka baru 46 orang.
Selanjutnya, untuk tingkat Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, dari 15 orang yang ada baru sembilan yang melapor.
Baca juga: Mengapa LHKPN Dipersoalkan?
Dalam menyerukan kepatuhan LHKPN bagi Kabinet Merah Putih, KPK juga menggandeng Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait.
"Untuk mengingatkan kembali para Wajib Lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya," ucapnya.
Budi menegaskan, bagi mereka yang belum menyetorkan LHKPN untuk segera menyampaikan ke KPK. Sebab, batas akhir pelaporan LHKPN akan berakhir kurang dari seminggu.
"Batas waktu (penyampaian LHKPN) 21 Januari 2025," tegasnya.
Berdasarkan data per Jumat (17/1/2025), terdapat 23 pejabat pembantu Presiden Prabowo Subianto yang belum menyampah jumlah kekayaan mereka ke KPK.
Baca juga: 34 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Sampaikan LHKPN
"Dari total 124 Wajib Lapor, sejumlah 101 telah menyampaikan LHKPN-nya, atau mencapai sekitar 81 persen," kata Anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (17/1/2025).
Budi merinci, dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, baru 46 yang telah melaporkan LHKPN-nya.
Kemudian, untuk 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri, yang sudah melapo kekayaan mereka baru 46 orang.
Selanjutnya, untuk tingkat Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, dari 15 orang yang ada baru sembilan yang melapor.
Baca juga: Mengapa LHKPN Dipersoalkan?
Dalam menyerukan kepatuhan LHKPN bagi Kabinet Merah Putih, KPK juga menggandeng Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait.
"Untuk mengingatkan kembali para Wajib Lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya," ucapnya.
Budi menegaskan, bagi mereka yang belum menyetorkan LHKPN untuk segera menyampaikan ke KPK. Sebab, batas akhir pelaporan LHKPN akan berakhir kurang dari seminggu.
"Batas waktu (penyampaian LHKPN) 21 Januari 2025," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
