PKS Sebut Rakyat Saat Ini Butuh BBM Murah
Rabu, 02 September 2020 - 10:50 WIB
loading...
PKS menilai, penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menilai penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.
(Baca juga: PKS Kritik Penjelasan Menag Soal Polemik RUU Ciptaker Terkait Pesantren)
Maka itu, Mulyanto menolak wacana Direktur Pertamina Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite. Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.
(Baca juga: Tak Dukung Gibran, Elektabilitas PKS Secara Nasional Dinilai Bisa Naik)
"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (2/9/2020).
Mulyanto mengamati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi, kata dia, bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi.
"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK Nomor 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi lanjut dia, pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.
Menurut dia, ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekadar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.
"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, masyarakat juga rasional. "Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," pungkas Mulyanto.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, 31 Agustus 2020, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.
Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.
(Baca juga: PKS Kritik Penjelasan Menag Soal Polemik RUU Ciptaker Terkait Pesantren)
Maka itu, Mulyanto menolak wacana Direktur Pertamina Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite. Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.
(Baca juga: Tak Dukung Gibran, Elektabilitas PKS Secara Nasional Dinilai Bisa Naik)
"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (2/9/2020).
Mulyanto mengamati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi, kata dia, bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi.
"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK Nomor 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi lanjut dia, pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.
Menurut dia, ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekadar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.
"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, masyarakat juga rasional. "Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," pungkas Mulyanto.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, 31 Agustus 2020, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.
Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.
(maf)
Lihat Juga :
