BPH Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK Kawal Penyelenggaraan Haji
Rabu, 08 Januari 2025 - 09:35 WIB
loading...
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak memberikan keterangan seusai melantik pejabat BP Haji. Foto/Dzikry Subhanie
A
A
A
JAKARTA - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan telah merekrut tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Perekrutan itu ditujukan agar BP Haji mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan menjunjung integritas dan mengedepankan tata kelola yang akuntabel, transparan serta bebas dari korupsi.
Hal itu disampaikan Dahnil sekaligus merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.
"BP Haji telah merekrut 7 mantan Penyidik KPK yang dikenal memiliki Integritas. Mereka menduduki jabatan-jabatan eselon 2 dan ada juga yang kami usulkan duduk di jabatan eselon 1," kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).
Dahnil menjelaskan, upaya perekrutan itu sebagai cara untuk memastikan keinginan Presiden Prabowo yang memiliki lembaga pengelola ibadah haji setingkat kementerian bekerja secara profesional dan punya dampak bagi bangsa.
"Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," terang Dahnil.
Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. "Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Prabowo ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya meminta KPK untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Baca juga: BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Hal itu disampaikan Dahnil sekaligus merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.
"BP Haji telah merekrut 7 mantan Penyidik KPK yang dikenal memiliki Integritas. Mereka menduduki jabatan-jabatan eselon 2 dan ada juga yang kami usulkan duduk di jabatan eselon 1," kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).
Dahnil menjelaskan, upaya perekrutan itu sebagai cara untuk memastikan keinginan Presiden Prabowo yang memiliki lembaga pengelola ibadah haji setingkat kementerian bekerja secara profesional dan punya dampak bagi bangsa.
"Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," terang Dahnil.
Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. "Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Prabowo ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya meminta KPK untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Baca juga: BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
(abd)
Lihat Juga :
