Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah
Kamis, 02 Januari 2025 - 15:33 WIB
loading...
A
A
A
"Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat," katanya.
Padahal dari berbagai kajian, kata Huda, ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.
"Di tahun 2023 misalnya mencapai USD62,6 miliar atau Rp1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja," katanya.
Politikus PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok Tanah Air.
"Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban," katanya.
Padahal dari berbagai kajian, kata Huda, ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.
"Di tahun 2023 misalnya mencapai USD62,6 miliar atau Rp1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja," katanya.
Politikus PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok Tanah Air.
"Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
