Keamanan Pilkada 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

Selasa, 31 Desember 2024 - 20:35 WIB
loading...
Keamanan Pilkada 2024...
Anggota polisi mengawal distribusi logistik Pilkada 2024 ke Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2024). Foto/SINDOnews/Maman Sukirman
A A A
JAKARTA - Polri dinilai sudah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya dalam mengawal Pilkada 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

"Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada kemarin, saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangan, Selasa (31/12/2024). Baca juga: Mutasi Polri Penghujung Tahun 2024, 5 Kombes di Polda Metro Jaya Digeser

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang datang terkait peran polri yang di luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal. "Mungkin saja dugaan banyak kalangan soal kerja Polri yang tidak sesuai dengan tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat," tuturnya.

Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri dalam hal menjaga keamanan sudah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. "Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU," ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tahun 2025 mendatang, semakin professional dan semakin dicintai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Baca juga:
Bawaslu Larang Panwascam Berikan Keterangan di MK Bila Tanpa Izin


"Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan," tandasnya.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soroti Isu Reformasi...
Soroti Isu Reformasi Jilid II, Sekjen Cipayung Plus: Tantangan Saat Ini Berbeda dengan 1998
Soroti Masalah Bangsa,...
Soroti Masalah Bangsa, Jaringan Cendekiawan Muda Ajukan 7 Tuntutan
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Kebebasan Berpendapat,...
Kebebasan Berpendapat, Rembuk Pemuda Ajak Generasi Muda Rawat Nilai Intelektual
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Boni Hargens Lihat Polri...
Boni Hargens Lihat Polri Makin Humanis: Kunci Stabilitas Sosial Politik
Pengamat Apresiasi Pendekatan...
Pengamat Apresiasi Pendekatan Humanis Polri dalam Mengawal Aksi Demonstrasi Mahasiswa
Konsolidasi Kekuatan...
Konsolidasi Kekuatan di Jawa Barat, Perindo Targetkan Basis Kemenangan dan Model Nasional
Aktivis Muda Nasional:...
Aktivis Muda Nasional: Persatuan Bangsa Penting di Tengah Tantangan Global
Rekomendasi
FIFA Gencar Berantas...
FIFA Gencar Berantas Ujaran Kebencian di Piala Dunia 2026
Davina Karamoy Dicecar...
Davina Karamoy Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Kasus Hanania Travel
Antipasi Lonjakan Pengguna,...
Antipasi Lonjakan Pengguna, Jasa Marga Intensifkan Preservasi Rutin Jalan Tol
Berita Terkini
Glory Harimas Sihombing...
Glory Harimas Sihombing Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG
Sony Sanjaya Beberkan...
Sony Sanjaya Beberkan Ada Pengadaan Fiktif CCTV dan Sidik Jari Rp300 Miliar di Program MBG
Sony Sonjaya Diperiksa...
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung 9 Jam, Daftar Nama terkait Jual Beli Titik SPPG Bertambah Jadi 41 Orang
Yusril Dialog dengan...
Yusril Dialog dengan BEM SI, Janji Sampaikan 5 Tuntutan ke Presiden
Soal Rupiah, Tomkur:...
Soal Rupiah, Tomkur: Perlu Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor
Soal Pengadaan 21 Ribu...
Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan Hindayana, Begini Kata BGN
Infografis
Gen Z Kelompok Paling...
Gen Z Kelompok Paling Rentan, 52% Pekerja Alami Kelelahan Kerja Kronis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved