Anggota DPR Bambang Haryo Tinjau Kesiapan Pelabuhan Semayang Jelang Libur Nataru
Kamis, 26 Desember 2024 - 20:11 WIB
loading...
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. FOTO/IST
A
A
A
BALIKPAPAN - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, pemilik sapaan akrab BHS mendorong peningkatan fasilitas terminal penumpang dalam memberikan pelayanan maksimal bagi para konsumen pengguna jasa transportasi.
Menurut BHS, fungsi terminal di samping sebagai tempat berkumpulnya penumpang, sebisa mungkin terminal juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata.
"Ternyata sudah di fasilitasi oleh GM Pelindo dan KSOP, karena lantai paling atas terminal ini, digunakan untuk penumpang menunggu. Mereka merasa nyaman seperti sudah berwisata. Ini yang diapresiasi Pelindo serta KSOP," kata BHS, Kamis (26/12/2024).
BHS menyebut, fasilitas di Terminal Semayang Balikpapan ini sudah bagus, di antaranya terdapat musala, toilet hingga klinik kesehatan.
"Pada saat meninjau Posko Koordinasi Nataru. Semua perlengkapan, baik pengaduan dan kesehatan yaitu ambulans juga telah dilengkapi," katanya.
Sebab sebelum penumpang berangkat, diharapkan mereka bisa melakukan pengecekan kesehatan secara gratis. Kalau perlu perusahaan pelayaran menyediakan pengecekan gratis, dan memastikan semua penumpang dalam keadaan sehat.
"Karena kalau sakit di atas kapal, ini banyak keterbatasan kru, kalau di pelabuhan bisa sewaktu-waktu dapat diantisipasi," ujarnya
BHS menyebut, saat peak season ini terjadi peningkatan kapasitas kapal dan di pelabuhan juga terjadi peningkataan kapasitas penumpang. Sementara, jumlah kursi di pelabuhan hanya bisa menampung penumpang untuk satu kapal.
"Padahal, panjang dermaga di sini 490 meter, bisa untuk dua kapal. Ini membutuhkan tambahan ruangan penumpang, untuk menyiasati ruang penumpang yang belum ditambah. Perusahaan pelayaraan diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat konsumen, misalkan 4 jam sebelumnya atau 2-3 jam sebelumnya, sehingga pada waktu di terminal ini tidak terjadi penumpukan," ucapnya.
BHS juga mengapresiasi keberadaan BMKG di pelabuhan karena ini penting untuk menginformasikan cuaca dalam perjalanan. Termasuk keberadaan Basarnas
"Basarnas, kalau bisa tidak hanya ditempatkan di pelabuhan, tetapi harus di tengah-tengah Indonesia. Di mana itu? Ya. di Masalembo, ini letaknya sangat strategis," paparnya.
Basarnas itu, kata BHS, berada di bawah Coast Guard yaitu KPLP dari Perhubungan. Basarnas dari sisi keselamatan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dari sisi keamanannya. Poisisnya harus ditempatkan di posisi-posisi strategis. Agar bisa mengantisipasi.
Sebab, di udara pun trafficnya ada di Masalembo. Ini sudah diusulkan dari dulu.
"Apalagi di titik tersebut terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga kita terlihat konsern pada keamanan, dan konsern pada kesalamatan," katanya.
Menanggapi Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah memisahkan Coast Guard. BHS mendorong agar rancangan Peraturan Pemerintah dan aturan turunannya segera ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan lingkungan maritim Indonesia.
Menurut BHS, fungsi terminal di samping sebagai tempat berkumpulnya penumpang, sebisa mungkin terminal juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata.
"Ternyata sudah di fasilitasi oleh GM Pelindo dan KSOP, karena lantai paling atas terminal ini, digunakan untuk penumpang menunggu. Mereka merasa nyaman seperti sudah berwisata. Ini yang diapresiasi Pelindo serta KSOP," kata BHS, Kamis (26/12/2024).
BHS menyebut, fasilitas di Terminal Semayang Balikpapan ini sudah bagus, di antaranya terdapat musala, toilet hingga klinik kesehatan.
"Pada saat meninjau Posko Koordinasi Nataru. Semua perlengkapan, baik pengaduan dan kesehatan yaitu ambulans juga telah dilengkapi," katanya.
Sebab sebelum penumpang berangkat, diharapkan mereka bisa melakukan pengecekan kesehatan secara gratis. Kalau perlu perusahaan pelayaran menyediakan pengecekan gratis, dan memastikan semua penumpang dalam keadaan sehat.
"Karena kalau sakit di atas kapal, ini banyak keterbatasan kru, kalau di pelabuhan bisa sewaktu-waktu dapat diantisipasi," ujarnya
BHS menyebut, saat peak season ini terjadi peningkatan kapasitas kapal dan di pelabuhan juga terjadi peningkataan kapasitas penumpang. Sementara, jumlah kursi di pelabuhan hanya bisa menampung penumpang untuk satu kapal.
"Padahal, panjang dermaga di sini 490 meter, bisa untuk dua kapal. Ini membutuhkan tambahan ruangan penumpang, untuk menyiasati ruang penumpang yang belum ditambah. Perusahaan pelayaraan diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat konsumen, misalkan 4 jam sebelumnya atau 2-3 jam sebelumnya, sehingga pada waktu di terminal ini tidak terjadi penumpukan," ucapnya.
BHS juga mengapresiasi keberadaan BMKG di pelabuhan karena ini penting untuk menginformasikan cuaca dalam perjalanan. Termasuk keberadaan Basarnas
"Basarnas, kalau bisa tidak hanya ditempatkan di pelabuhan, tetapi harus di tengah-tengah Indonesia. Di mana itu? Ya. di Masalembo, ini letaknya sangat strategis," paparnya.
Basarnas itu, kata BHS, berada di bawah Coast Guard yaitu KPLP dari Perhubungan. Basarnas dari sisi keselamatan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dari sisi keamanannya. Poisisnya harus ditempatkan di posisi-posisi strategis. Agar bisa mengantisipasi.
Sebab, di udara pun trafficnya ada di Masalembo. Ini sudah diusulkan dari dulu.
"Apalagi di titik tersebut terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga kita terlihat konsern pada keamanan, dan konsern pada kesalamatan," katanya.
Menanggapi Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah memisahkan Coast Guard. BHS mendorong agar rancangan Peraturan Pemerintah dan aturan turunannya segera ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan lingkungan maritim Indonesia.
(abd)
Lihat Juga :
