Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Anggaran Negara Digunakan untuk Rakyat
Rabu, 11 Desember 2024 - 16:42 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani saat hadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). FOTO/ACHMAD AL FIQRI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Peringatan itu dilayangkan Puan saat hadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran ( DIPA ) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
"Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).
Diketahui, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
Baca juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Ketua DPP PDIP ini menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.
"DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat," tuturnya.
Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika, mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.
Untuk itu, ia menilai, perlunya upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," sebut Puan.
Mantan Menko PMK ini pun menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Tentunya, kata Puan, hal ini diperkukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.
Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.
“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tambahnya.
"Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).
Diketahui, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
Baca juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Ketua DPP PDIP ini menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.
"DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat," tuturnya.
Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika, mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.
Untuk itu, ia menilai, perlunya upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," sebut Puan.
Mantan Menko PMK ini pun menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Tentunya, kata Puan, hal ini diperkukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.
Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.
“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tambahnya.
(abd)
Lihat Juga :
