Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Prabowo Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0
Selasa, 10 Desember 2024 - 18:58 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 bersamaan dengan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Baca juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama
Dia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan katalog tersebut yang mulai dapat digunakan awal tahun 2025.
“Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sekitar 40-50 persen,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” ungkapnya.
Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” kata Prabowo.
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Baca juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama
Dia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan katalog tersebut yang mulai dapat digunakan awal tahun 2025.
“Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sekitar 40-50 persen,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” ungkapnya.
Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” kata Prabowo.
(jon)
Lihat Juga :
