Usul Polri Berada di Bawah TNI Dinilai Upaya Kerdilkan Kerja Kepolisian
Sabtu, 30 November 2024 - 14:23 WIB
loading...
Usul Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai upaya mengerdilkan kerja kepolisian. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Usul Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai upaya mengerdilkan kerja kepolisian. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas tak setuju dengan usulan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Deddy Sitorus itu.
“Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat,” ujar Fernando Emas, Sabtu (30/11/2024).
Dia berpendapat, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik.
“Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri,” katanya.
Menurut dia, tudingan PDIP atau Deddy Sitorus mengenai adanya dugaan cawe-cawe Polri di Pilkada 2024 harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah. Dia menambahkan, jadi ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan.
“Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan,” imbuhnya.
“Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” sambungnya.
Maka itu, kata Fernando, usulan itu jangan langsung mengerdilkan ataupun mengembalikan ke era Orde Baru. “Ingat, pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk mendukung pemerintahan orde baru,” ujarnya.
Lebih lanjut Fernando berpesan agar pernyataan Deddy Sitorus ataupun kader PDIP lainnya perlu dikaji ulang dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, maka harus lakukan secara bijak. “Kita lakukan secara hati-hati, kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
“Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat,” ujar Fernando Emas, Sabtu (30/11/2024).
Dia berpendapat, jika pun ada kekurangan-kekurangan pada institusi Polri tentunya menjadi tugas bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik.
“Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung kita meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri,” katanya.
Menurut dia, tudingan PDIP atau Deddy Sitorus mengenai adanya dugaan cawe-cawe Polri di Pilkada 2024 harus dibuktikan supaya jangan menjadi fitnah. Dia menambahkan, jadi ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan.
“Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan yakni perlu dilakukan penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI yang dilakukan seleksi oleh pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan,” imbuhnya.
“Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada tiga dari unsur-unsur pemerintah. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” sambungnya.
Maka itu, kata Fernando, usulan itu jangan langsung mengerdilkan ataupun mengembalikan ke era Orde Baru. “Ingat, pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk mendukung pemerintahan orde baru,” ujarnya.
Lebih lanjut Fernando berpesan agar pernyataan Deddy Sitorus ataupun kader PDIP lainnya perlu dikaji ulang dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, maka harus lakukan secara bijak. “Kita lakukan secara hati-hati, kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
