Mereduksi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama

Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.

"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.