Pemerintah Diminta Permudah Regulasi dan Perizinan Bagi Pelaku Usaha
Rabu, 06 November 2024 - 23:59 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Prabowo Hapus Utang UMKM, Nilainya Ditargetkan Tembus Rp10 Triliun
Sebab selama ini, kata Adhi, dirinya mengalami kesulitan dalam proses perizinan pameran. Di antaranya, pengunjung yang memiliki golden visa tidak dapat menggunakannya dengan lancar, sehingga mengalami kesulitan untuk akses langsung. "Hal ini menunjukkan bahwa implementasi golden visa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal," ungkap Adhi.
Padahal, di banyak negara golden visa menjadi solusi untuk menarik investor dan pelaku usaha asing yang ingin berkontribusi bagi perekonomian lokal. "Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat masuknya peluang investasi dan kolaborasi internasional, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama diberlakukannya kebijakan golden visa," jelas Adhi.
Untuk itu, Adhi berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem golden visa sehingga benar-benar memudahkan pelaku usaha dan investor untuk masuk dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung pameran, GAPMMI berharap kepada aparat keamanan untuk menjaga ketat di area pameran. Adhi menyebutkan ketatnya peraturan daerah (perda) terkait dengan proses perizinan pameran mengakibatkan beberapa event mengalami kendala. "Oleh karenanya kami meminta kepala pemerintahan pusat memberikan perhatian, agar pemda tak lagi menghambatnya," ucapnya.
Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha industri GAPPMI di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi industri dalam meningkatkan daya saing dan keamanan ekonomi nasional.
Sebab selama ini, kata Adhi, dirinya mengalami kesulitan dalam proses perizinan pameran. Di antaranya, pengunjung yang memiliki golden visa tidak dapat menggunakannya dengan lancar, sehingga mengalami kesulitan untuk akses langsung. "Hal ini menunjukkan bahwa implementasi golden visa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal," ungkap Adhi.
Padahal, di banyak negara golden visa menjadi solusi untuk menarik investor dan pelaku usaha asing yang ingin berkontribusi bagi perekonomian lokal. "Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat masuknya peluang investasi dan kolaborasi internasional, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama diberlakukannya kebijakan golden visa," jelas Adhi.
Untuk itu, Adhi berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem golden visa sehingga benar-benar memudahkan pelaku usaha dan investor untuk masuk dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung pameran, GAPMMI berharap kepada aparat keamanan untuk menjaga ketat di area pameran. Adhi menyebutkan ketatnya peraturan daerah (perda) terkait dengan proses perizinan pameran mengakibatkan beberapa event mengalami kendala. "Oleh karenanya kami meminta kepala pemerintahan pusat memberikan perhatian, agar pemda tak lagi menghambatnya," ucapnya.
Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha industri GAPPMI di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi industri dalam meningkatkan daya saing dan keamanan ekonomi nasional.
Lihat Juga :
