Probowo-Gibran Diyakini Bawa Perubahan Signifikan pada Kesejahteraan PMI
Rabu, 23 Oktober 2024 - 20:12 WIB
loading...
Ketua Himsataki Tegap Harjadmo yakin Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa perubahan signifikan pada kesejahteraan PMI. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. , baik di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini adalah menempatkan dua tokoh kunci di pos kementerian yang terkait langsung dengan isu ketenagakerjaan.
Dua menteri yang dianggap sebagai kombinasi yang tepat dalam menangani isu ini adalah Abdul Kadir Karding, yang ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Yassierli yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Kedua tokoh ini diyakini dapat bersinergi untuk memperbaiki kondisi pekerja Indonesia, terutama dalam hal pelindungan, penempatan, dan kesejahteraan tenaga kerja migran.
Baca juga: Masuk Kabinet Prabowo, Abdul Kadir Karding Diminta Fokus Perlindungan Pekerja Migran
Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Tegap Harjadmo mengatakan keyakinannya terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Kami optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, akan mendapatkan perhatian lebih besar. Kolaborasi antara Menteri Abdul Kadir Karding dan Menteri Yassierli sangat tepat, mengingat keduanya memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam bidang ini," ujar Tegap, Rabu (23/10/2024).
Baca juga: 9 Mayjen TNI Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, Ini Daftar Namanya
Langkah-langkah ini juga didukung dengan adanya peraturan terbaru yang mengatur penataan tugas dan fungsi kementerian, termasuk terkait pelindungan dan penempatan pekerja migran. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negarawan, diatur secara jelas mengenai tugas kedua menteri terkait, khususnya dalam koordinasi urusan ketenagakerjaan.
Pasal 11 menyebutkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, kecuali fungsi di bidang pelindungan dan penempatan pekerja migran.
Sementara itu, pada Pasal 12 diatur bahwa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan sub urusan pelindungan pekerja migran, termasuk pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran yang menjadi tugas utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga telah menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan tenaga kerja migran, merupakan salah satu prioritas dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Harapan besar pun tertuju pada perbaikan kondisi bursa kerja ke Luar Negeri, peningkatan pelatihan, sertifikasi dan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia di luar negeri dengan Program yang di usulkan oleh Himsataki yaitu Program Two and Two (Perekrutan, Pelatihan serta Sertifikasi dan Pelindungan, Penempatan).
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, Prabowo-Gibran diharapkan dapat membawa angin segar bagi tenaga kerja Indonesia, memastikan hak-hak mereka terjaga dan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang.
Kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tegap tak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasinya selama 10 tahun memimpin negeri ini. Pihaknya juga mengapresiasi hasil kerja yang luar biasa hingga di puncak masa bakti Jokowi.
Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini adalah menempatkan dua tokoh kunci di pos kementerian yang terkait langsung dengan isu ketenagakerjaan.
Dua menteri yang dianggap sebagai kombinasi yang tepat dalam menangani isu ini adalah Abdul Kadir Karding, yang ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Yassierli yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Kedua tokoh ini diyakini dapat bersinergi untuk memperbaiki kondisi pekerja Indonesia, terutama dalam hal pelindungan, penempatan, dan kesejahteraan tenaga kerja migran.
Baca juga: Masuk Kabinet Prabowo, Abdul Kadir Karding Diminta Fokus Perlindungan Pekerja Migran
Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Tegap Harjadmo mengatakan keyakinannya terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Kami optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, akan mendapatkan perhatian lebih besar. Kolaborasi antara Menteri Abdul Kadir Karding dan Menteri Yassierli sangat tepat, mengingat keduanya memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam bidang ini," ujar Tegap, Rabu (23/10/2024).
Baca juga: 9 Mayjen TNI Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, Ini Daftar Namanya
Langkah-langkah ini juga didukung dengan adanya peraturan terbaru yang mengatur penataan tugas dan fungsi kementerian, termasuk terkait pelindungan dan penempatan pekerja migran. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negarawan, diatur secara jelas mengenai tugas kedua menteri terkait, khususnya dalam koordinasi urusan ketenagakerjaan.
Pasal 11 menyebutkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, kecuali fungsi di bidang pelindungan dan penempatan pekerja migran.
Sementara itu, pada Pasal 12 diatur bahwa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan sub urusan pelindungan pekerja migran, termasuk pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran yang menjadi tugas utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga telah menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan tenaga kerja migran, merupakan salah satu prioritas dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Harapan besar pun tertuju pada perbaikan kondisi bursa kerja ke Luar Negeri, peningkatan pelatihan, sertifikasi dan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia di luar negeri dengan Program yang di usulkan oleh Himsataki yaitu Program Two and Two (Perekrutan, Pelatihan serta Sertifikasi dan Pelindungan, Penempatan).
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, Prabowo-Gibran diharapkan dapat membawa angin segar bagi tenaga kerja Indonesia, memastikan hak-hak mereka terjaga dan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang.
Kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tegap tak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasinya selama 10 tahun memimpin negeri ini. Pihaknya juga mengapresiasi hasil kerja yang luar biasa hingga di puncak masa bakti Jokowi.
(cip)
Lihat Juga :
