Pemberantasan Korupsi Dinilai Jadi Tantangan Berat Kabinet Prabowo-Gibran
Kamis, 17 Oktober 2024 - 06:12 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: 17 Menteri Jokowi Bakal Masuk Kabinet Prabowo, AHY hingga Budi Arie
Menurut dia, hal itu jelas menimbulkan spekulasi publik apakah Prabowo akan berkompromi dengan mengakomodasi kepentingan politik dalam susunan kabinetnya. "Di tengah kondisi seperti ini, apakah janji zaken kabinet akan tetap terjaga, ataukah kompromi politik akan menjadi penentu utama?" imbuhnya.
Dia juga memandang kompromi politik, terutama dalam pembentukan kabinet adalah praktik yang wajar dalam demokrasi. Sebab, mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan beragam tantangan politik memerlukan stabilitas yang seringkali dicapai melalui perjanjian politik.
Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa rakyat berharap kompromi itu dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Sayangnya, kata dia, sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme masih membekas hingga kini.
“Sementara, biaya hidup yang tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan merupakan realitas yang menghantui banyak rakyat kecil. Janji-janji perubahan seringkali terkikis oleh kepentingan pribadi dan politik sempit," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa mimpi Indonesia maju seringkali hancur di tangan oknum elite yang serakah. Bahkan, ujar dia, lembaga-lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga moral bangsa terkadang turut serta dalam praktik-praktik kotor ini.
Dalam situasi seperti ini, dia mengingatkan, harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran semakin membesar. Pieter menuturkan rakyat sudah lama berharap bahwa pemimpin baru bakal mampu membentuk kabinet yang tidak hanya terdiri dari politikus atau loyalis partai, tetapi juga diisi oleh orang-orang dengan kompetensi dan kapabilitas yang jelas.
Dia mengatakan, munculnya kabinet zaken tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet di masa-masa sebelumnya. Salah satunya, yang kerap dinilai sebagai bagi-bagi kekuasaan antarpartai politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa akan profesionalisme.
Bahkan netizen Indonesia menyebutnya sebagai jabatan 'give away'. "Prabowo Subianto, sebagai figur yang dikenal tegas, memiliki tugas berat untuk memilih jajaran menterinya yang mampu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya.
Dia menambahkan, kenaikan harga pangan, krisis energi, serta ancaman resesi global menuntut pemerintah baru untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga efektif dan solutif. “Inilah saatnya Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk zaken kabinet yang berfokus pada hasil, bukan sekadar popularitas," kata dia.
Dia juga mengatakan bahwa rakyat yang selama bertahun-tahun kecewa dengan janji-janji kosong politik, menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat berharap kabinet baru nantinya akan diisi oleh para profesional yang kompeten dalam menangani krisis sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, dan penegakan hukum.
"Apalagi dengan Gibran yang dikenal sebagai sosok muda dengan perspektif segar, banyak yang optimis bahwa duet ini bisa menghadirkan perubahan yang nyata," kata dia.
Kendati demikian, Pieter berpendapat jalan untuk mewujudkan harapan tersebut tidaklah mudah. Seperti yang sudah menjadi tradisi dalam politik Indonesia, kompromi politik kerap kali menjadi faktor penentu dalam pembentukan kabinet.
Menurut dia, hal itu jelas menimbulkan spekulasi publik apakah Prabowo akan berkompromi dengan mengakomodasi kepentingan politik dalam susunan kabinetnya. "Di tengah kondisi seperti ini, apakah janji zaken kabinet akan tetap terjaga, ataukah kompromi politik akan menjadi penentu utama?" imbuhnya.
Dia juga memandang kompromi politik, terutama dalam pembentukan kabinet adalah praktik yang wajar dalam demokrasi. Sebab, mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan beragam tantangan politik memerlukan stabilitas yang seringkali dicapai melalui perjanjian politik.
Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa rakyat berharap kompromi itu dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Sayangnya, kata dia, sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme masih membekas hingga kini.
“Sementara, biaya hidup yang tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan merupakan realitas yang menghantui banyak rakyat kecil. Janji-janji perubahan seringkali terkikis oleh kepentingan pribadi dan politik sempit," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa mimpi Indonesia maju seringkali hancur di tangan oknum elite yang serakah. Bahkan, ujar dia, lembaga-lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga moral bangsa terkadang turut serta dalam praktik-praktik kotor ini.
Dalam situasi seperti ini, dia mengingatkan, harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran semakin membesar. Pieter menuturkan rakyat sudah lama berharap bahwa pemimpin baru bakal mampu membentuk kabinet yang tidak hanya terdiri dari politikus atau loyalis partai, tetapi juga diisi oleh orang-orang dengan kompetensi dan kapabilitas yang jelas.
Dia mengatakan, munculnya kabinet zaken tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet di masa-masa sebelumnya. Salah satunya, yang kerap dinilai sebagai bagi-bagi kekuasaan antarpartai politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa akan profesionalisme.
Bahkan netizen Indonesia menyebutnya sebagai jabatan 'give away'. "Prabowo Subianto, sebagai figur yang dikenal tegas, memiliki tugas berat untuk memilih jajaran menterinya yang mampu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya.
Dia menambahkan, kenaikan harga pangan, krisis energi, serta ancaman resesi global menuntut pemerintah baru untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga efektif dan solutif. “Inilah saatnya Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk zaken kabinet yang berfokus pada hasil, bukan sekadar popularitas," kata dia.
Dia juga mengatakan bahwa rakyat yang selama bertahun-tahun kecewa dengan janji-janji kosong politik, menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat berharap kabinet baru nantinya akan diisi oleh para profesional yang kompeten dalam menangani krisis sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, dan penegakan hukum.
"Apalagi dengan Gibran yang dikenal sebagai sosok muda dengan perspektif segar, banyak yang optimis bahwa duet ini bisa menghadirkan perubahan yang nyata," kata dia.
Kendati demikian, Pieter berpendapat jalan untuk mewujudkan harapan tersebut tidaklah mudah. Seperti yang sudah menjadi tradisi dalam politik Indonesia, kompromi politik kerap kali menjadi faktor penentu dalam pembentukan kabinet.
Lihat Juga :
