Banyak Diisi Kader Partai, Kabinet Zaken Prabowo-Gibran Sulit Diwujudkan
Rabu, 16 Oktober 2024 - 10:16 WIB
loading...
A
A
A
Dengan jumlah kementerian yang berpotensi bertambah akibat kompromi politik, anggaran negara pun diperkirakan akan membengkak,” ucapnya.
Ketika Prabowo mulai memanggil para calon menteri, kata dia, ekspektasi publik adalah kabinet yang lebih ramping, lebih efisien, dan lebih berfokus pada hasil. Namun, susunan calon menteri dan wakil menteri yang diundang ke Kertanegara menunjukkan hal yang sebaliknya.
“Politik dagang sapi tetap menjadi dasar pemilihan, bukan kompetensi. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah kabinet zaken yang dijanjikan hanyalah sebuah retorika politik belaka,” ucapnya.
Nur Hidayat menegaskan, jika menteri dan wakil menteri yang diangkat hanya diukur berdasarkan kontribusi politik mereka dalam kampanye, maka harapan akan pemerintahan yang lebih baik semakin jauh dari kenyataan.
“Ini bukan hanya soal teknokrasi yang gagal diwujudkan, tetapi juga soal komitmen pada reformasi birokrasi yang dijanjikan selama kampanye,” paparnya.
Jika kabinet zaken yang ideal sulit diwujudkan, maka tantangan bagi Prabowo dan koalisi pendukungnya adalah memastikan kabinet ini tetap efektif dan efisien, meskipun berisi banyak politisi. “Kunci keberhasilan kabinet Prabowo adalah bagaimana ia dapat mengelola kepentingan-kepentingan politik ini tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Nur Hidayat menambahkan, kabinet Prabowo akan diuji oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Jika politik dagang sapi tetap dominan, kabinet ini mungkin akan dikenang sebagai kabinet yang gemuk, lambat, dan tidak mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya.
“Sebaliknya, jika Prabowo mampu mengelola kompromi politik ini dengan baik, kabinetnya masih bisa membawa perubahan positif bagi negara,” tandasnya.
Namun, melihat susunan awal yang lebih diwarnai oleh politisi daripada profesional, sulit untuk tidak pesimistis. Kabinet pura-pura zaken ini tampaknya akan lebih mirip kabinet dagang sapi, mirip dengan apa yang pernah terjadi di era Soekarno.
Ketika Prabowo mulai memanggil para calon menteri, kata dia, ekspektasi publik adalah kabinet yang lebih ramping, lebih efisien, dan lebih berfokus pada hasil. Namun, susunan calon menteri dan wakil menteri yang diundang ke Kertanegara menunjukkan hal yang sebaliknya.
“Politik dagang sapi tetap menjadi dasar pemilihan, bukan kompetensi. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah kabinet zaken yang dijanjikan hanyalah sebuah retorika politik belaka,” ucapnya.
Nur Hidayat menegaskan, jika menteri dan wakil menteri yang diangkat hanya diukur berdasarkan kontribusi politik mereka dalam kampanye, maka harapan akan pemerintahan yang lebih baik semakin jauh dari kenyataan.
“Ini bukan hanya soal teknokrasi yang gagal diwujudkan, tetapi juga soal komitmen pada reformasi birokrasi yang dijanjikan selama kampanye,” paparnya.
Jika kabinet zaken yang ideal sulit diwujudkan, maka tantangan bagi Prabowo dan koalisi pendukungnya adalah memastikan kabinet ini tetap efektif dan efisien, meskipun berisi banyak politisi. “Kunci keberhasilan kabinet Prabowo adalah bagaimana ia dapat mengelola kepentingan-kepentingan politik ini tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujarnya.
Nur Hidayat menambahkan, kabinet Prabowo akan diuji oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Jika politik dagang sapi tetap dominan, kabinet ini mungkin akan dikenang sebagai kabinet yang gemuk, lambat, dan tidak mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya.
“Sebaliknya, jika Prabowo mampu mengelola kompromi politik ini dengan baik, kabinetnya masih bisa membawa perubahan positif bagi negara,” tandasnya.
Namun, melihat susunan awal yang lebih diwarnai oleh politisi daripada profesional, sulit untuk tidak pesimistis. Kabinet pura-pura zaken ini tampaknya akan lebih mirip kabinet dagang sapi, mirip dengan apa yang pernah terjadi di era Soekarno.
(cip)
Lihat Juga :
