Survei Indikator: Publik Setuju PDIP Gabung Koalisi Prabowo

Jum'at, 04 Oktober 2024 - 13:38 WIB
loading...
Survei Indikator: Publik...
Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Publik setuju jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Mayoritas publik setuju bila Partai Demokras Indonesia Perjuangan ( PDIP ) bergabung ke Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka . Hal itu terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada September 2024.

Dari hasil jejak pendapat itu, sebanyak 3,9% responden setuju dan 41,1% sangat setuju bila PDIP gabung ke koalisi pemerintahan. Sementara itu, ada 28,7% responden menyatakan kurang setuju dan 10,4% tidak setuju sama sekali partai berlambang banteng moncong itu gabung ke koalisi. Sedangkan ada 15,9% responden yang tak menjawab.

"Terkait peluang bergabungnya PDIP ke dalam Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, warga terbelah, sekitar 45% setuju, 39,1% tidak setuju, dan selebihnya tidak bersikap, 15,9%" terang Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo saat paparkan hasil survei secara daring, Jumat (4/10/2024).



Dari responden yang menyatakan sikap setuju itu, Hendro menjelaskan lebih detil dari sisi demografi. Dari segi partai yang tergabung di parlemen, kata Hendro, basis masa responden yang memilih PDIP dan Gerindra jadi terbesar setuju, bila partai yang dipimpin Megawati bergabung ke koalisi.

Basis masa PDIP, misalnya, sebanyak 58,4% setuju gabung pemerintahan. Sementara ada 33% tak setuju dan 8,6% tak menjawab. Sementara Partai Gerindra, sebanyak 50,6% menyatakan setuju, 40,1% tak setuju, dan tak menjawab 9,3%.

Sementara dari sisi responden yang berbasis pada pemilih Pilpres 2024, Indikator memotret, mayoritas pemilih Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran setuju PDI Perjuangan gabung ke koalisi pemerintahan.

Pemilih Ganjar-Mahfud, misalnya, sebanyak 53,6% setuju PDIP gabung ke koalisi pemerintahan. Sementara ada 38,8% responden tak setuju dan 7,7% responden tak jawab PDIP gabung ke koalisi pemerintahan.

Baca juga: PDIP Diprediksi Tetap Berada di Luar Pemerintahan meski Megawati Bertemu Prabowo

Sementata pemilih Prabowo-Gibran, ada 48,6% setuju; 35,2% tidak setuju dan 16,2% tak menjawab. Sedangkan pemilih Anies-Muhaimin, 56,9 tak setuju PDI Perjuangan gabung ke koalisi. Hanya 25,4% setuju partai itu gabung ke koalisi dan 17,8% responden tak menjawab.

"Terutama pada partai Parlemen, basis PDIP tampak paling besar tingkat persetujuannya. Basis Ganjar-Mahfud dan Prabowo- Gibran lebih banyak setuju, sementara basis Anies-Muhaimin lebih banyak tidak setuju," terang Hendro.

Sekedar informasi, Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. Survei ini melibatkan 3.540 responden yang berasal dari 11 Provinsi terbesar di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Sementara, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dan dilakukan quality control terhadap hasil wawancara yang dilakukan secara random dari 20% sampel. Adapun margin of error survei ini sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95%.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PDIP Dorong Program...
PDIP Dorong Program MBG Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Poltracking Temukan...
Poltracking Temukan PDIP Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dadan Hindayana Tersangka...
Dadan Hindayana Tersangka Dugaan Korupsi MBG, PDIP Minta Pengawasan Diperketat
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
Kondisi Fiskal dan Moneter...
Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Legislator PDIP Sebut...
Legislator PDIP Sebut Tragedi Bus ALS Alarm Keras Kegagalan Pengawasan Transportasi dan Infrastruktur Jalan
Rekomendasi
Diperiksa Terkait Kasus...
Diperiksa Terkait Kasus Hanania Travel, Cut Meyriska dan Roger Danuarta Serahkan Bukti ke Polisi
Inggris, Australia,...
Inggris, Australia, dan Kanada Luncurkan Dana untuk Dukung Upaya Solusi 2 Negara
WorldSBK 2026 Seri Emilia-Romagna...
WorldSBK 2026 Seri Emilia-Romagna Tayang Live di VISION+
Berita Terkini
GP Ansor Rombak Kepengurusan,...
GP Ansor Rombak Kepengurusan, Sejumlah Tokoh Muda NU Masuk Struktur
Menjaga Kampus Tetap...
Menjaga Kampus Tetap Relevan Tanpa Menjadi 'Pabrik'
Pemilik Blueray Cargo...
Pemilik Blueray Cargo Ngaku Setor Rp30 Miliar ke Dedi Congor
Akvindo: Tembakau Alternatif...
Akvindo: Tembakau Alternatif Kurangi Paparan Asap Rokok
Terima Audiensi DPRD...
Terima Audiensi DPRD Malaka, BNPP Bahas Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan...
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Pekan Depan
Infografis
Kaleidoskop 2025: 7...
Kaleidoskop 2025: 7 Peristiwa Hukum yang Menyita Perhatian Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved