Dies Natalis Ke-29 UBHARA JAYA, Wisudawan Terbaik Serukan Reformasi Hukum Laut Indonesia
Rabu, 02 Oktober 2024 - 20:11 WIB
loading...
Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr (Honoris Causa) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) menggelar Dies Natalis Ke-29 dan Wisuda Sarjana serta Magister Semester Genap tahun akademik 2023/2024 bagi 1.055 lulusan dari berbagai fakultas dan jenjang pendidikan.
Momen ini menegaskan peran UBHARA JAYA sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan dalam mencetak lulusan berkompeten di Indonesia, termasuk salah satu lulusan terbaiknya Dr (Honoris Causa) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa yang dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Baca juga: Ubhara Jaya Serahkan 3 Hasil Kegiatan Abdimas kepada Warga Muara Gembong
Dengan pencapaian akademik luar biasa seperti kelulusan IPK 3,96 dan produktivitas tinggi menghasilkan 4 jurnal nasional dan internasional serta menulis 9 buku dalam kurun waktu 1,5 tahun, Captain Hakeng menjadi bukti nyata kualitas pendidikan di UBHARA JAYA.
Prestasi ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing dan profesional, terutama di bidang hukum yang semakin dinamis.
Melalui riset dan kajiannya, Hakeng menyoroti ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terutama pada Pasal 56 yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut.
Kajiannya dituangkan dalam tesis berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut dalam PP No 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perlindungan Kelestarian Kelautan."
Menurut Hakeng, PP Nomor 26 Tahun 2023 cenderung lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya laut, khususnya pasir laut. “Kebijakan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kelautan yang menempatkan pelestarian ekosistem laut sebagai prioritas utama,” ujarnya, Rabu (2/10/2024).
Dia menuturkan diskrepansi ini menciptakan tantangan serius dalam harmonisasi regulasi di Indonesia. Eksploitasi pasir laut yang diatur dalam PP tersebut berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi habitat bagi berbagai spesies termasuk ikan.
Aktivitas ini tidak hanya mengancam dasar laut, tetapi juga mengganggu proses reproduksi ikan dan rantai makanan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada sektor perikanan.
“Meskipun secara ekonomi ekspor pasir laut terlihat menguntungkan, dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan dapat mempengaruhi kehidupan nelayan serta keberlanjutan sumber daya laut,” katanya.
Menurut dia, dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan tantangan umum yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek berisiko mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital bagi generasi mendatang.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Menurut Hakeng, kebijakan seperti ekspor pasir laut jika tidak diatur dengan bijaksana dapat merusak reputasi internasional Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Karena itu, integrasi antara perspektif ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan publik sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk menunjukkan komitmen global Indonesia sebagai penjaga ekosistem laut,” ucapnya.
Di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen Pol (Purn) Bambang Karsono, UBHARA JAYA berperan aktif dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Captain Hakeng adalah contoh nyata bagaimana lulusan UBHARA JAYA tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang kompleks.
Dia terus mendorong kolaborasi antar-disiplin dan kemitraan strategis menjadikan UBHARA JAYA sebagai pusat inovasi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. Dengan dukungan Yayasan Brata Bhakti, UBHARA JAYA terus berkomitmen mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global seperti yang ditunjukkan kontribusi luar biasa dari Capt Hakeng.
Momen ini menegaskan peran UBHARA JAYA sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan dalam mencetak lulusan berkompeten di Indonesia, termasuk salah satu lulusan terbaiknya Dr (Honoris Causa) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa yang dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Baca juga: Ubhara Jaya Serahkan 3 Hasil Kegiatan Abdimas kepada Warga Muara Gembong
Dengan pencapaian akademik luar biasa seperti kelulusan IPK 3,96 dan produktivitas tinggi menghasilkan 4 jurnal nasional dan internasional serta menulis 9 buku dalam kurun waktu 1,5 tahun, Captain Hakeng menjadi bukti nyata kualitas pendidikan di UBHARA JAYA.
Prestasi ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing dan profesional, terutama di bidang hukum yang semakin dinamis.
Melalui riset dan kajiannya, Hakeng menyoroti ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terutama pada Pasal 56 yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut.
Kajiannya dituangkan dalam tesis berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut dalam PP No 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perlindungan Kelestarian Kelautan."
Menurut Hakeng, PP Nomor 26 Tahun 2023 cenderung lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya laut, khususnya pasir laut. “Kebijakan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kelautan yang menempatkan pelestarian ekosistem laut sebagai prioritas utama,” ujarnya, Rabu (2/10/2024).
Dia menuturkan diskrepansi ini menciptakan tantangan serius dalam harmonisasi regulasi di Indonesia. Eksploitasi pasir laut yang diatur dalam PP tersebut berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi habitat bagi berbagai spesies termasuk ikan.
Aktivitas ini tidak hanya mengancam dasar laut, tetapi juga mengganggu proses reproduksi ikan dan rantai makanan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada sektor perikanan.
“Meskipun secara ekonomi ekspor pasir laut terlihat menguntungkan, dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan dapat mempengaruhi kehidupan nelayan serta keberlanjutan sumber daya laut,” katanya.
Menurut dia, dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan tantangan umum yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek berisiko mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital bagi generasi mendatang.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Menurut Hakeng, kebijakan seperti ekspor pasir laut jika tidak diatur dengan bijaksana dapat merusak reputasi internasional Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Karena itu, integrasi antara perspektif ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan publik sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk menunjukkan komitmen global Indonesia sebagai penjaga ekosistem laut,” ucapnya.
Di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen Pol (Purn) Bambang Karsono, UBHARA JAYA berperan aktif dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Captain Hakeng adalah contoh nyata bagaimana lulusan UBHARA JAYA tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang kompleks.
Dia terus mendorong kolaborasi antar-disiplin dan kemitraan strategis menjadikan UBHARA JAYA sebagai pusat inovasi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. Dengan dukungan Yayasan Brata Bhakti, UBHARA JAYA terus berkomitmen mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global seperti yang ditunjukkan kontribusi luar biasa dari Capt Hakeng.
(jon)
Lihat Juga :
