PKS: Wujudkan Kesejahteraan Petani Harus Berpijak pada Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani harus berpijak pada kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan dan keterpenuhan stok pangan. Hal itu dikatakannya menanggapi setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional mengacu pada UU Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Hari Tani dimaksudkan untuk mengenang perjuangan petani dalam memperoleh keadilan dan lepas dari kesengsaraan akibat kebijakan agraria kolonial yang memiskinkan para petani. "Kedaulatan pangan artinya bukan hanya pangan yang tersedia dan mencukupi bagi rayat, tapi juga pangan yang dihasilkan sendiri oleh para petani nasional," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

"Bukan hanya harga pangan yang terjangkau untuk rakyat, tapi juga harga pangan yang menyejahterakan para petani dan bukan menguntungkan segelintir pengusaha, importir, dan tengkulak," sambungnya.

Baca juga: PKS Serukan Dunia Bersatu Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Jazuli berpendapat, bagi genarasi hari ini, peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum nasional untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani. Karena faktanya kesejahteraan petani masih jauh dari harapan.

Terlebih, reforma agraria yang dicanangkan belum sepenuhnya berpihak dan menjangkau seluruh petani. "Kita masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan mewujudkan ketahanan pangan sekalipun. Pada 2022 skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin," imbuhnya.

Dia mengatakan, skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara. "Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 mencatatkan tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan sedang. "Angka ini membaik dibandingkan periode 2000-2015 di mana tingkat kelaparan di Indonesia tergolong serius, dengan skor GHI di atas 20," katanya.

Dia melanjutkan, walaupun angka kelaparan di Indonesia sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan upaya yang perlu dilakukan secara kolektif demi mencapai ketahanan pangan yang optimal.

Maka itu, Jazuli mendorong kedaulatan pangan harus menjadi orientasi kebijakan negara yang didukung secara konsisten oleh kebijakan terkait lainnya. Acapkali karena orientasinya ketahanan pangan maka kebijakannya adalah pemenuhan stok pangan.

"Untuk memenuhi stok pangan kerapkali jalan pintas yang diambil yaitu impor pangan, bukan menyerap beras petani nasional. Sudah pasti petani jadi korban lagi karena impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani," tuturnya.

Dia menilai tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan kedaulatan pangan, selain komitmen kebijakan perlu ditabalkan. Selain itu Pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan petani.

"Perhatikan biaya produksi pertanian sehingga petani bisa memiliki keuntungan. Sarana produksi, seperti pupuk dan bibit, hingga sewa lahan dan rantai distribusi, harus turut menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah," ucapnya.

Dia menambahkan, bagaimana mungkin masyarakat tertarik bertani kalau biaya produksi, seperti harga pupuk dan sewa lahan terus naik. "Prospek pertanian tidak menarik dikembangkan karena biaya produksi naik, sementara penghasilan turun. Ini perlu perhatian bersama dari pemerintah secara sinergis lintas sektor dan bidang termasuk dengan swasta dan pengusaha," pungkasnya.