Ramai Unjuk Rasa di Istana Peringati Hari Tani Nasional, Jokowi Pilih Kunker ke Kalimantan

JAKARTA - Elemen buruh dan petani menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024). Unjuk rasa dilakukan dalam peringatan ke-64 Hari Tani Nasional .

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah Kalimantan. Pagi hari tadi Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat.

Setelahnya, Presiden Jokowi meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT. Borneo Alumia Indonesia, Mempawah.



Lalu pada siang hari nanti, Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi juga akan menjajal perdana untuk mendarat di bandara IKN.

"Siang ini rencana Bapak Presiden akan mendarat perdana di Bandara IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Yusuf mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan pesawat kepresidenan dari Pontianak menuju ke IKN.

"Beliau akan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ85 dari Pontianak menuju ke Bandara IKN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan elemen buruh dan petani bakal memggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa (24/9/2024) pagi.

"Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia akan menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di Istana Negara," kata Ketua Penasehat Partai Buruh Henry Saragih dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Selasa (24/9/2024).

Henry mengatakan, pengunjuk rasa juga akan menggeruduk Gedung DPR RI usai menyampaikan aspirasi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa itu, ia mengatakan, pihaknya akan menyatakan sikap "Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi."

Henry menjelaskan, sikap ini diambil berdasarkan pandangan Partai Buruh terhadap kinerja dari Pemerintahan Jokowi selama dua periode ini. Reforma Agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA 1960) tidak di jadikan sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia," jelas Henry.

"Demikian juga UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya pemerintah mengeluarkan UU yang bertentangan melalui UU Cipta kerja (Omnibus Law) yang isinya bukan saja semakin mengekloitasi pekerja tapi juga petani, dan rakyat," tutupnya.