Manuver Nasdem Bisa Menyulitkan Presiden Jokowi

JAKARTA - Langkah Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh menemui petinggi PKS dianggap 'manuver' yang cerdas dalam memanfaatkan dinamika politik koalisi pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin mengingat, PKS dikenal satu-satunya partai yang secara tegas memilih berada di luar pemerintahan.

”Sikap PAN dan PD (Demokrat) yang tidak tegas dalam menentukan sikap tersebut. Di satu sisi, dan sikap lantang PKS sebagai blok oposisi bisa memberikan peluang bagi Nasdem untuk mengambil peran lebih besar," kata pakar komunikasi politik asal UGM, Nyarwi Ahmad saat dihubungi SINDOnews, Kamis (31/10/2019).

Nyarwi menilai, Nasdem sepertinya berusaha untuk mendapatkan panggung politik lebih besar di tengah kejumudan posisi parpol-parpol yang ada, baik yang sudah masuk ke kabinet Jokowi maupun yang menjadi parpol utama blok non pemerintah alias oposisi. (Baca juga: Surya Paloh Bersama Pengurus Nasdem Datangi Markas PKS)

Dalam hal ini, Nyarwi menyebut sikap politik PKS, dan ketidaktegasan PAN dan PD dalam memposisikan dirinya sebagai blok oposisi atau parpol di luar-pemerintah menjadi langkah cerdas Nasdem dalam memanfaatkan momentum politik. (Baca juga: Bertemu, Petinggi Nasdem dan PKS Buat Tiga Kesepakatan)

"Kalau langkah Nasdem tersebut hanya sebatas untuk memperkuat konsolidasi lintas parpol dan peran parpol sebagai elemen penting dalam demokrasi, itu tetap bagus dan sehat," ujarnya. (Baca juga: Petinggi Nasdem-PKS Bertemu, Peta Politik Nasional Bisa Berubah)

Nyarwi melanjutkan, untuk ke depannya, apakah dinamika ini malah akan membuat Jokowi sulit menjalankan program-program pemerintahannya? Nyarwi menilai, jika langkah Nasdem tersebut hanya ditujukan untuk mengonsolidasikan ketidakpuasaan atau kekecewaan elit-elit parpol yang tidak dapat jatah menteri dalam kabinet Jokowi, maka itu jelas akan merepotkan Pemerintahan Jokowi.

Sebaliknya, kata Nyarwi, jika langkah Nasdem tersebut hanya sebatas ditujukan untuk menaikkan bargaining position terkait dengan sharing power di kabinet atau jatah menteri hal itu akan menyulitkan Jokowi.

"Apalagi dimaksudkan memberikan tekanan kepada Presiden Jokowi agar memenuhi keinginannya. Maka itu bisa menyulitkan Presiden Jokowi," tandasnya.