Oposisi atau Koalisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP Tunggu Keputusan Megawati
Minggu, 18 Agustus 2024 - 20:30 WIB
loading...
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya belum menentukan sikap apakah akan bergabung atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP , Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya belum menentukan sikap apakah akan bergabung atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan. Hasto menegaskan sampai saat ini partai berlambang banteng itu masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya posisi PDIP itu jalan kerakyatan. Kita lihat bagaimana national call memanggil kami dan itu akan diputuskan dalam Ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk di dalam Kongres yang akan datang," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Baca juga: Pilkada Jakarta Strategis, PDIP: Tak Boleh Lawan Kotak Kosong atau Calon Boneka
Saat ini, kata Hasto, PDIP masih fokus dalam menggerakkan moral dan kebenaran tanpa takut akan intimidasi. Terlebih saat ini Indonesia tengah merayakan HUT ke-79.
"Tugas kita sekarang adalah menggerakkan kekuatan moral, keluaran kebenaran. Tugas kita mendorong dengan bulan Agustus ini tidak ada orang yang takut intimidasi dan mari kita tempatkan kekuasaan pada wataknya untuk rakyat, bukan keluarga," jelasnya.
Hasto menegaskan PDIP akan mengikuti langkah Ir Soekarno dalam memerdekakan NKRI tempo dulu. Yakni dengan melawan penyalahgunaan kekuasaan dan demokrasi.
"Loh, Bung Karno saja berjuang mendirikan republik ini dengan keluar masuk penjara, beliau berani, beliau selalu dengan kepala tegak agar rakyat bisa merdeka tanpa eksploitasi sehingga banyak pejuang bangsa, peristiwa 10 November 1945, kemudian resolusi jihad 22 Oktober 1945," katanya.
Baca juga: PDIP Tak Persoalkan Reshuffle Kabinet, Hasto: Malah Bisa Bersih-bersih Lebih Awal
"Buat apa mereka berjuang mengorbankan diri kalau akhirnya kekuasaan disalahgunakan dan konstitusi dimanipulasi? Kalau demokrasi dibelokkan? Kalau anggaran negara digunakan untuk politik elektoral? Ini yang ingin dikoreksi oleh PDIP dan bulan Agustus ini akan menggelorakan semangat perjuangan itu," pungkasnya.
"Ya posisi PDIP itu jalan kerakyatan. Kita lihat bagaimana national call memanggil kami dan itu akan diputuskan dalam Ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk di dalam Kongres yang akan datang," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Baca juga: Pilkada Jakarta Strategis, PDIP: Tak Boleh Lawan Kotak Kosong atau Calon Boneka
Saat ini, kata Hasto, PDIP masih fokus dalam menggerakkan moral dan kebenaran tanpa takut akan intimidasi. Terlebih saat ini Indonesia tengah merayakan HUT ke-79.
"Tugas kita sekarang adalah menggerakkan kekuatan moral, keluaran kebenaran. Tugas kita mendorong dengan bulan Agustus ini tidak ada orang yang takut intimidasi dan mari kita tempatkan kekuasaan pada wataknya untuk rakyat, bukan keluarga," jelasnya.
Hasto menegaskan PDIP akan mengikuti langkah Ir Soekarno dalam memerdekakan NKRI tempo dulu. Yakni dengan melawan penyalahgunaan kekuasaan dan demokrasi.
"Loh, Bung Karno saja berjuang mendirikan republik ini dengan keluar masuk penjara, beliau berani, beliau selalu dengan kepala tegak agar rakyat bisa merdeka tanpa eksploitasi sehingga banyak pejuang bangsa, peristiwa 10 November 1945, kemudian resolusi jihad 22 Oktober 1945," katanya.
Baca juga: PDIP Tak Persoalkan Reshuffle Kabinet, Hasto: Malah Bisa Bersih-bersih Lebih Awal
"Buat apa mereka berjuang mengorbankan diri kalau akhirnya kekuasaan disalahgunakan dan konstitusi dimanipulasi? Kalau demokrasi dibelokkan? Kalau anggaran negara digunakan untuk politik elektoral? Ini yang ingin dikoreksi oleh PDIP dan bulan Agustus ini akan menggelorakan semangat perjuangan itu," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
