Upacara HUT ke-79 RI di PDIP, Megawati Bicara Ada yang Coba Belokkan Sejarah
loading...
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaan. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaan. Hal ini diungkapkannya saat memberikan amanat Upacara HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," kata Megawati di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP.
Menurut dia, kemerdekaan yang diletakkan kepada kedaulatan rakyat kini coba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Bahkan, kata Megawati, hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi.
"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya," ujarnya.
Tak hanya itu, dia menyebut produk hukum penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis.
Bahkan, Megawati menyebut ada yang paling memprihatinkan yakni ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya,dan membuat rakyat dengan rasa takut dalam menjalankan kehidupannya.
"Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," tuturnya.
"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," kata Megawati di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP.
Menurut dia, kemerdekaan yang diletakkan kepada kedaulatan rakyat kini coba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Bahkan, kata Megawati, hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi.
"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya," ujarnya.
Tak hanya itu, dia menyebut produk hukum penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis.
Bahkan, Megawati menyebut ada yang paling memprihatinkan yakni ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya,dan membuat rakyat dengan rasa takut dalam menjalankan kehidupannya.
"Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," tuturnya.
(rca)
Explore More