Jokowi Cabut Aturan Pelarangan Jilbab Paskibraka, Pengamat: Kalau Ada Kekeliruan Harus Diluruskan
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 23:11 WIB
loading...
Presiden Jokowi dinilai tepat mencabut aturan pelarangan jilbab untuk Paskibraka. Aturan BPIP yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab terkesan diskriminatif. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat mencabut aturan pelarangan jilbab untuk Paskibraka . Aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab sangat keliru dan terkesan diskriminatif.
"Sesuatu yang bagus dan positif. Kalau ada kekeliruan harus diluruskan. Kalau ada kesalahan harus diingatkan. Kalau ada sesuatu yang dipermasalahkan harus dibatalkan kan begitu," ujar Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Jumat (16/8/2024).
Baca juga: Soal Larangan Jilbab Paskibraka, MUI Minta Jokowi Berhentikan Kepala BPIP
"Karena itu memang pemerintah khususnya Presiden Jokowi mencabut itu agar sesuai dengan aturan yang lama," sambungnya.
Dia juga sependapat jika Jokowi memberikan sanksi kepada Kepala BPIP lantaran tidak mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dengan adanya larangan mengenakan jilbab bagi Paskibraka.
"Jadi dalam konteks itu saya melihat tentu bagus ketika Jokowi mencabut aturan itu. Artinya, anggota Paskibraka berhak menggunakan jilbab," katanya.
Sebagai kepala negara, Jokowi memang perlu hadir untuk menjaga hak bernegara rakyatnya. "Memang itu harus dilakukan negara untuk menjaga hak-hak warga negara yang menjalankan agamanya masing-masing justru aneh ada pelarangan jilbab. Itu adalah perilaku diskriminatif," ujar Ujang.
"Sesuatu yang bagus dan positif. Kalau ada kekeliruan harus diluruskan. Kalau ada kesalahan harus diingatkan. Kalau ada sesuatu yang dipermasalahkan harus dibatalkan kan begitu," ujar Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Jumat (16/8/2024).
Baca juga: Soal Larangan Jilbab Paskibraka, MUI Minta Jokowi Berhentikan Kepala BPIP
"Karena itu memang pemerintah khususnya Presiden Jokowi mencabut itu agar sesuai dengan aturan yang lama," sambungnya.
Dia juga sependapat jika Jokowi memberikan sanksi kepada Kepala BPIP lantaran tidak mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dengan adanya larangan mengenakan jilbab bagi Paskibraka.
"Jadi dalam konteks itu saya melihat tentu bagus ketika Jokowi mencabut aturan itu. Artinya, anggota Paskibraka berhak menggunakan jilbab," katanya.
Sebagai kepala negara, Jokowi memang perlu hadir untuk menjaga hak bernegara rakyatnya. "Memang itu harus dilakukan negara untuk menjaga hak-hak warga negara yang menjalankan agamanya masing-masing justru aneh ada pelarangan jilbab. Itu adalah perilaku diskriminatif," ujar Ujang.
(jon)
Lihat Juga :
