Fraksi PAN Pertanyakan Anggaran Kesehatan Turun Drastis di 2021

JAKARTA - Fraksi PAN DPR mengkritisi alokasi anggaran kesehatan pemerintah dalam R-APBN 2021 . Pasalnya, alokasi itu turun drastis dari Rp87,5 triliun di 2020 menjadi Rp25,4 triliun di 2021. Sementara, pandemi Covid-19 diprediksi masih ada dan rakyat juga membutuhkan vaksin dan pengobatan Covid-19.

“Tema APBN 2021 yang diajukan oleh pemerintah adalah ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Fraksi PAN menilai bahwa tema ini kurang tepat mengingat situasi pandemi dan geliat ekonomi yang masih stagnan dan bahkan cenderung menurun. Dalam pandangan Fraksi PAN, tema yang lebih tepat adalah ‘Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penguatan Sektor Kesehatan’,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Jon Erizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Jon menjelaskan, penekanannya adalah agar ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi di satu sisi dan peningkatan pelayanan kesehatan di sisi yang lain di 2021. Sebab, pemulihan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sektor kesehatan karena keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. (Baca juga: 2.447 Kasus Baru, Total 157.859 Orang Positif Covid-19)

Terlebih, sambung Jon, Fraksi PAN juga mempelajari keberhasilan Selandia Baru, Taiwan, dan Jerman dalam meredam kasus Covid-19 sehingga aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut kembali tumbuh lebih cepat. (Baca juga: Jumlah Testing COVID-19 di Indonesia Baru 35,5% dari Standar WHO)

“Ini adalah pengalaman yang sangat berharga yang patut di contoh, di mana keberhasilan dalam penanganan Covid-19 berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (Baca juga: DPR Apresiasi Upaya Menteri BUMN dan Menlu Hadirkan Vaksin Corona)

Karena itu, Fraksi PAN menyayangkan bahwa stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang kesehatan yang nilainya hanya Rp25,4 triliun di R-APBN 2021, besaran itu turun secara drastis dari Rp87,55 triliun pada APBN 2020. Selain merujuk tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia, R-APBN 2021 belum mengalokasikan anggaran untuk biaya produksi vaksin dan obat Covid-19 serta biaya vaksinasinya.

“Dengan asumsi bahwa 70% masyarakat Indonesia perlu divaksinasi dan di antaranya terdapat sekitar 26 juta warga miskin, sejatinya pemerintah mampu mengestimasi besaran pengeluaran pemerintah di tahun depan,” terang Jon.

Vaksin merupakan game changer yang bisa mengembalikan kehidupan semua warga Indonesia bahkan dunia untuk bangkit dari pandemi ini. Sehingga, pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi anggaran kesehatan tersebut. “Oleh karena itu, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi atas belanja Kesehatan di RAPBN 2021,” tandasnya.