Soal Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Jokowi: Kita Ingin Pemerataan Ekonomi
Jum'at, 26 Juli 2024 - 19:39 WIB
loading...
Presiden Jokowi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan untuk memberikan pemerataan ekonomi. Foto/SINDOnews/raka dwi novianto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan.
"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Jokowi menyebut pihaknya tidak ingin mendorong atau memaksakan organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran mengelola tambang. "Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu aja," kata Jokowi.
Baca juga: Tak Paksakan Ormas Keagamaan Terima IUP Tambang, Jokowi: Kita Tak Ingin Mendorong-dorong
Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah Indonesia. Penawaran itu telah dibahas rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 lalu.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan, keputusan resmi akan disampaikan usai konsolidasi nasional yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 27-28 Juli 2024
Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah: Tambang Sudah Lampu Kuning, Dikit Lagi Lampu Hijau
"Memang sudah dibahas di Pleno, tapi itu Lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita sami'na wa atho'na," kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Azrul mengakui akan terjadi pro dan kontra dalam keputusan Muhammadiyah. Namun, menurutnya, pro-kontra merupakan sebuah rahmat. "Saya berkeyakinan pro kontra semata-mata mencintai persyarikatan ini. Pro-kontra, rahmat Allah, kita tidak usah terlalu risau karena perbedaan rahmatan bagi kita, kami terima dengan senang hati," ujarnya.
Azrul menyatakan, Muhammadiyah tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan perlu kajian terlebih dahulu mulai dari aspek sosial, lingkungan, hingga ekonomi. "Itu jadi kajian kita, PP Muhammadiyah tidak sembarangan atau sembrono menerima atau menolak ini. Kita bebas memberikan masukan dalam berbagai aspek, kita belum tahu keputusan finalnya," katanya.
"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Jokowi menyebut pihaknya tidak ingin mendorong atau memaksakan organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran mengelola tambang. "Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu aja," kata Jokowi.
Baca juga: Tak Paksakan Ormas Keagamaan Terima IUP Tambang, Jokowi: Kita Tak Ingin Mendorong-dorong
Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan telah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah Indonesia. Penawaran itu telah dibahas rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 lalu.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung mengatakan, keputusan resmi akan disampaikan usai konsolidasi nasional yang diselenggarakan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 27-28 Juli 2024
Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah: Tambang Sudah Lampu Kuning, Dikit Lagi Lampu Hijau
"Memang sudah dibahas di Pleno, tapi itu Lampu kuning, sudah dikit lagi lampu hijau. Kita tidak tahu besok bagaimana akan bulat menerima tambang. Seandainya bulat, kita mau apa lagi? Kita sami'na wa atho'na," kata Azrul dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Azrul mengakui akan terjadi pro dan kontra dalam keputusan Muhammadiyah. Namun, menurutnya, pro-kontra merupakan sebuah rahmat. "Saya berkeyakinan pro kontra semata-mata mencintai persyarikatan ini. Pro-kontra, rahmat Allah, kita tidak usah terlalu risau karena perbedaan rahmatan bagi kita, kami terima dengan senang hati," ujarnya.
Azrul menyatakan, Muhammadiyah tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan perlu kajian terlebih dahulu mulai dari aspek sosial, lingkungan, hingga ekonomi. "Itu jadi kajian kita, PP Muhammadiyah tidak sembarangan atau sembrono menerima atau menolak ini. Kita bebas memberikan masukan dalam berbagai aspek, kita belum tahu keputusan finalnya," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
