Dinilai Tak Produktif jika Rakernas PAN Bahas Arah Koalisi

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan segera menentukan arah koalisinya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada akhir Juli 2019.

Di satu sisi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan beberapa elite lainnya menginginkan PAN masuk koalisi pemerintah. Di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ingin PAN tetap di oposisi sebagaimana suara akar rumput.

Namun, Wakil Ketua Umum DPP PAN Totok Daryanto menilai, Rakernas PAN digelar untuk evaluasi pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Serta, menyatukan sikap seluruh kader PAN terhadap hasil Pemilu yang baru lalu.

Menurutnya, Rakernas yang didorong pada agenda penentuan arah koalisi merupakan agenda yang tidak produktif.

"Melihat kenyataan ini sebagai kader PAN yang terbilang senior, saya menyarankan agar Rakernas PAN tidak perlu mengagendakan untuk memilih sikap antara berkoalisi atau beroposisi," kata Totok dalam siaran persnya kepada SINDOnews di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Totok khawatir, agenda menentukan pilihan ini akan membawa seluruh kader PAN se-Indonesia yang diwakili oleh para utusan Rakernas berpeluang menimbulkan perpecahan. Dan bila ada keputusan aklamasi pun, apa pun pilihannya, dipastikan akan ada kader PAN yang mengingkari keputusan tersebut.

Meskipun ia meyakini, alur pemikiran tokoh-tokoh yang berkembang terkait koalisi dan oposisi ini lebih pada substansi pada keyakinan demokrasi, bukan lagi pragmatis-politis iming-iming kursi kabinet semata.

"Oleh karena itu, menggelar Rakernas dengan agenda membahas koalisi atau oposisi akan berubah menjadi semacam ajang seminar. Masing-masing posisi akan memperkaya argumentasinya untuk membenarkan posisi yang diambilnya," ujarnya.

Karena itu menurutnya, Rakernas PAN dengan agenda memilih koalisi atau oposisi merupakan agenda yang tidak produktif untuk kepentingan konsolidasi partai.

Ia pribadi menyarankan agar Rakernas PAN memilih agenda yang lebih esensial terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang sarat dengan praktik jual-beli suara dan biaya politik yang mahal. PAN harus mengedepankan kepeloporan dalam membangun demokrasi Indonesia.

"Dengan demikian, agenda menentukan pilihan antara oposisi atau koalisi, merupakan agenda yang tidak produktif untuk kepentingan konsolidasi partai," ucap Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Soal arah koalisi PAN, Totok mengisyaratkan PAN mendukung Jokowi secara diam-diam. Menurutnya, PAN sebaiknya menjalankan politik elegan, politik yang berjiwa kerakyatan. Jokowi sudah ditetapkan sebagai pemenang maka harus diakui dan dihormati sebagai Presiden.

"Kader PAN itu dewasa ngerti bagaimana berpolitik secara elegan. Asalkan sikap partai berdasarkan kepentingan bangsa dan negara ya enggak ada yang ribut," tandasnya.