Soal Usulan Kenaikan Dana Bantuan Parpol, Perindo: Perlu Dilihat Sisi Objektivitasnya
Kamis, 18 Juli 2024 - 14:52 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Otonomi dan Kepala Daerah, Gian Felanroe Sitorus turut angkat suara terkait wacana kenaikan dana bantuan untuk parpol yang digulirkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Otonomi dan Kepala Daerah, Gian Felanroe Sitorus turut angkat suara terkait wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) yang digulirkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Menurutnya, usulan kenaikan dana bantuan parpol itu perlu dilihat dari sisi objektivitasnya.
"Hemat kami perlu dilihat dari sisi objektivitasnya," kata Gian saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).
Baca juga: Daftar Lengkap 12 Pati TNI AD yang Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto
Gian mengingatkan, anggaran yang bersumber dari negara harus bermanfaat bagi rakyat. Atas dasar itu, ia menilai, kenaikan anggaran bantuan untuk parpol perlu merujuk kemanfaatan bagi rakyat.
"Kita tentu sepakat bahwa seluruh sumber anggaran yang berasal dari anggaran negara sebaik-baiknya adalah untuk kebermanfaatan rakyat. Dari situlah kita harus melihatnya sebagai acuan pembiayaan dana partai politik oleh negara," jelas Gian.
Sebagai parpol, Gian dengan senang hati menyambut kenaikan anggaran bantuan untuk parpol. Namun, ia menyadari, amanah dan tanggung jawab parpol akan semakin bertambah yang harus diemban parpol.
"Satu hal tentu kami sebagai partai politik dengan senang hati mendapat suntikan support anggaran dari negara apalagi ditambahkan. Namun lain sisi kami sadar betul bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab, semakin besar nilainya maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus kami pertanggung jawabkan kepada rakyat," tutur Gian.
"Apakah sebagai parpol mampu mengelola ekspektasi itu? Pertanyaan besarnya harus merujuk ke sana," imbuhnya.
Terkait dana bantuan parpol untuk menekan biaya politik, Gian menilai tak bisa dilakukan secara parsial. Ia melanjutkan penekanan biaya politik harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola yang menyeluruh berorientasi pada akuntabilitas.
"Dalam konteks menekan biaya politik, tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua harus dilakukan dalam tata kelola sistem yang menyeluruh berorientasi pada akuntabilitas," paparp Gian.
"Sehingga dapat diorkestrasikan antara kebutuhan dan implementasinya baik untuk parpol, hingga dampaknya pada masyarakat dan pemerintah," tandasnya.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Sekadar informasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Salah satu alasan usulan kenaikan itu karena besaran dana yang diterima parpol dari negara saat ini sudah tidak ideal.
"Hemat kami perlu dilihat dari sisi objektivitasnya," kata Gian saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).
Baca juga: Daftar Lengkap 12 Pati TNI AD yang Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto
Gian mengingatkan, anggaran yang bersumber dari negara harus bermanfaat bagi rakyat. Atas dasar itu, ia menilai, kenaikan anggaran bantuan untuk parpol perlu merujuk kemanfaatan bagi rakyat.
"Kita tentu sepakat bahwa seluruh sumber anggaran yang berasal dari anggaran negara sebaik-baiknya adalah untuk kebermanfaatan rakyat. Dari situlah kita harus melihatnya sebagai acuan pembiayaan dana partai politik oleh negara," jelas Gian.
Sebagai parpol, Gian dengan senang hati menyambut kenaikan anggaran bantuan untuk parpol. Namun, ia menyadari, amanah dan tanggung jawab parpol akan semakin bertambah yang harus diemban parpol.
"Satu hal tentu kami sebagai partai politik dengan senang hati mendapat suntikan support anggaran dari negara apalagi ditambahkan. Namun lain sisi kami sadar betul bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab, semakin besar nilainya maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus kami pertanggung jawabkan kepada rakyat," tutur Gian.
"Apakah sebagai parpol mampu mengelola ekspektasi itu? Pertanyaan besarnya harus merujuk ke sana," imbuhnya.
Terkait dana bantuan parpol untuk menekan biaya politik, Gian menilai tak bisa dilakukan secara parsial. Ia melanjutkan penekanan biaya politik harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola yang menyeluruh berorientasi pada akuntabilitas.
"Dalam konteks menekan biaya politik, tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua harus dilakukan dalam tata kelola sistem yang menyeluruh berorientasi pada akuntabilitas," paparp Gian.
"Sehingga dapat diorkestrasikan antara kebutuhan dan implementasinya baik untuk parpol, hingga dampaknya pada masyarakat dan pemerintah," tandasnya.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Sekadar informasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Salah satu alasan usulan kenaikan itu karena besaran dana yang diterima parpol dari negara saat ini sudah tidak ideal.
(kri)
Lihat Juga :
