PB HMI: Menteri Muda Punya Kemampuan Mempersatukan Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi melontarkan keinginannya untuk memilih menteri dari kalangan usia muda. Ide tersebut menarik perhatian berbagai kalangan.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Al Jihad mengatakan, HMI tidak peduli siapa yang akan jadi menteri. Namun, opini yang harus dibangun adalah bukan soal generasi, tapi bagaimana persatuan bangsa menjadi prioritas perhatian.
Terkait hal ini, kalangan muda dinilai memiliki kapasitas dalam menggelorakan persatuan karena yang mereka pikirkan bukan soal kepentingan politik tertentu, namun anak muda selalu berfikir mengenai kepentingan kebangsaan. Dia mencontohkan peran tokoh-tokoh pergerakan di era kemerdekaan seperti Soekarno maupun Sutan Syahrir yang kala itu adalah kalangan muda.
“Jangan persatuan dikorbankan karena posisi menteri. Kalau rekonsiliasi yang paling pantas mempersatukan bangsa yaitu anak muda. Kalau anak muda kepentingan kebangsaan yang dibangun. Kalau politisi punya kepentingan politik,” tutur Saddam dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network di D’Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Saddam mengatakan dalam membicarakan komposisi menteri ke depan, sebenarnya tidak harus mengkhususkan diskusi pada generasi tertentu atau suku tertentu, tapi bagaimana memilih menteri berlandaskan ideologi Pancasila. ”Artinya harus ada keterwakilan semua elemen. Tata pemerintahan itu harus kolaboratif. Adanya kebhinekaan. Bukan karena kepentingan parpol dan generasi, tapi karena kepentingan bangsa,” katanya.
Karena itu, kalau ada keterwakilan menteri muda, itu bukan soal keterwakilan parpol, usia dan sebagainya. Tapi bagaimana kaum muda ini muncul dengan persatuan. ”Kepedulian anak-anak muda harus lahir,” katanya.
Anak muda, kata Saddam, juga tidak bisa didekotomikan dengan hanya kompeten mengurus, misalnya, Kementerian Kepemudaan dan Olahraga saja seperti di Malaysia yang menempatkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, aktivis muda berusia 26 tahun, sebagai Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Namun, menteri muda sangat mungkin mengisi pos kementerian, misalnya kementerian perindustrian dan pos-pos kementerian lainnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Al Jihad mengatakan, HMI tidak peduli siapa yang akan jadi menteri. Namun, opini yang harus dibangun adalah bukan soal generasi, tapi bagaimana persatuan bangsa menjadi prioritas perhatian.
Terkait hal ini, kalangan muda dinilai memiliki kapasitas dalam menggelorakan persatuan karena yang mereka pikirkan bukan soal kepentingan politik tertentu, namun anak muda selalu berfikir mengenai kepentingan kebangsaan. Dia mencontohkan peran tokoh-tokoh pergerakan di era kemerdekaan seperti Soekarno maupun Sutan Syahrir yang kala itu adalah kalangan muda.
“Jangan persatuan dikorbankan karena posisi menteri. Kalau rekonsiliasi yang paling pantas mempersatukan bangsa yaitu anak muda. Kalau anak muda kepentingan kebangsaan yang dibangun. Kalau politisi punya kepentingan politik,” tutur Saddam dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network di D’Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Saddam mengatakan dalam membicarakan komposisi menteri ke depan, sebenarnya tidak harus mengkhususkan diskusi pada generasi tertentu atau suku tertentu, tapi bagaimana memilih menteri berlandaskan ideologi Pancasila. ”Artinya harus ada keterwakilan semua elemen. Tata pemerintahan itu harus kolaboratif. Adanya kebhinekaan. Bukan karena kepentingan parpol dan generasi, tapi karena kepentingan bangsa,” katanya.
Karena itu, kalau ada keterwakilan menteri muda, itu bukan soal keterwakilan parpol, usia dan sebagainya. Tapi bagaimana kaum muda ini muncul dengan persatuan. ”Kepedulian anak-anak muda harus lahir,” katanya.
Anak muda, kata Saddam, juga tidak bisa didekotomikan dengan hanya kompeten mengurus, misalnya, Kementerian Kepemudaan dan Olahraga saja seperti di Malaysia yang menempatkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, aktivis muda berusia 26 tahun, sebagai Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Namun, menteri muda sangat mungkin mengisi pos kementerian, misalnya kementerian perindustrian dan pos-pos kementerian lainnya.
(cip)