Audiensi dengan Menkominfo, GMKI Soroti Judi Online hingga Keamanan Siber
Rabu, 17 Juli 2024 - 20:35 WIB
loading...
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan audiensi dengan Menkominfo, Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) , Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Pertemuan tersebut membahas isu-isu krusial terkait keamanan siber, judi online, dan penyebaran hoaks.
Dalam diskusi tersebut, GMKI menyoroti maraknya judi online di Indonesia. "Judi online saat ini menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, terdapat 2,7 juta jiwa yang berjudi online," ujar Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).Baca juga: Sosiolog UI: Judi Online Seperti Virus, Penyebarannya Tak Terbatas
"Selain menyengsarakan rakyat, judi online juga merusak moral dan tatanan sosial masyarakat kita. Kami khawatir para bandar judi online memanfaatkan momentum pilkada serentak untuk menancapkan pengaruhnya. Harapan kami, judi online bisa diberantas sebelum pilkada serentak," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Budi Arie menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan masalah judi online sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Doakan Agustus tuntas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan judi online, seperti pemblokiran situs, penegakan hukum terhadap pelaku, dan edukasi publik," tegas Budi.
Jefri menekankan perlunya tindakan tegas dan komprehensif dari pemerintah dalam memberantas judi online. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada influencer dan public figure yang mempromosikan judi online, menutup akun-akun yang terlibat, serta berkoordinasi dengan platform media sosial untuk menghapus iklan-iklan judi online.
Selain itu, ia mendukung langkah represif terhadap para bandar dan penyedia judi online, termasuk pemblokiran rekening bank, e-wallet, dan layanan operator seluler yang terlibat dalam transaksi judi online sebagai solusi konkret dalam menangani masalah ini.
Jefri juga menyarankan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya judi online. "Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho, iklan TV, iklan media sosial, dan SMS blast," tambahnya.
Terkait keamanan siber, Jefri menyebutkan bahwa serangan ransomware terhadap PDNS baru-baru ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan siber.
"Keamanan siber harus menjadi prioritas nasional dan perlu ada kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan siber," paparnya.
Baca juga: Tegas Ingin Berantas Judi Online, Langkah Jokowi Diapresiasi
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh instansi pemerintah dan mendorong mereka untuk memiliki langkah-langkah pengamanan data yang kuat, dimulai dari Kominfo dan lembaga terkait lainnya.
Dalam diskusi tersebut, GMKI menyoroti maraknya judi online di Indonesia. "Judi online saat ini menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, terdapat 2,7 juta jiwa yang berjudi online," ujar Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).Baca juga: Sosiolog UI: Judi Online Seperti Virus, Penyebarannya Tak Terbatas
"Selain menyengsarakan rakyat, judi online juga merusak moral dan tatanan sosial masyarakat kita. Kami khawatir para bandar judi online memanfaatkan momentum pilkada serentak untuk menancapkan pengaruhnya. Harapan kami, judi online bisa diberantas sebelum pilkada serentak," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Budi Arie menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan masalah judi online sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Doakan Agustus tuntas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan judi online, seperti pemblokiran situs, penegakan hukum terhadap pelaku, dan edukasi publik," tegas Budi.
Jefri menekankan perlunya tindakan tegas dan komprehensif dari pemerintah dalam memberantas judi online. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada influencer dan public figure yang mempromosikan judi online, menutup akun-akun yang terlibat, serta berkoordinasi dengan platform media sosial untuk menghapus iklan-iklan judi online.
Selain itu, ia mendukung langkah represif terhadap para bandar dan penyedia judi online, termasuk pemblokiran rekening bank, e-wallet, dan layanan operator seluler yang terlibat dalam transaksi judi online sebagai solusi konkret dalam menangani masalah ini.
Jefri juga menyarankan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya judi online. "Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho, iklan TV, iklan media sosial, dan SMS blast," tambahnya.
Terkait keamanan siber, Jefri menyebutkan bahwa serangan ransomware terhadap PDNS baru-baru ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan siber.
"Keamanan siber harus menjadi prioritas nasional dan perlu ada kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan siber," paparnya.
Baca juga: Tegas Ingin Berantas Judi Online, Langkah Jokowi Diapresiasi
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh instansi pemerintah dan mendorong mereka untuk memiliki langkah-langkah pengamanan data yang kuat, dimulai dari Kominfo dan lembaga terkait lainnya.
(kri)
Lihat Juga :
